Jakarta, insaniedia.id – Pemerintah tengah berupaya untuk menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan program prioritas. Kegiatan yang menghabiskan uang triliunan salah satunya pemilu.
Komisi II DPR RI mencatat untuk pemilu 2024 lalu pemerintah sedikitnya menghabiskan anggaran sebesar Rp71,3 triliun. Anggaran yang cukup besar untuk pembelian kertas dan percetakan yang mencapai Rp12 miliar.
Penghematan dapat dilakukan dari segi pengadaan logistik dan distribusi sebesar Rp8 triliun, kemudian kotak dan perlengkapan TPS juga sekitar Rp2 triliun, tinta Rp1,5 triliun, honor dan biaya dilapangan Rp4,5 triliun.
“Kenapa biaya kertas besar, karena akan menghilangkan 577 juta lembar kebutuhan kertas untuk Pemilu,” ungkap ungkap Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno melalui zoom meeting bersama Bawaslu Kota Blitar, Senin (06/10/2025) lalu.
Komisi II DPR RI menawarkan pemilihan umum (pemilu) dengan sistem E-Voting atau pemilihan berbasis elektronik. Komisi II menilai menggunakan E-Voting salah satu cara untuk menghemat anggaran. “Kalau menggunakan E-Voting akan menghemat sekitar Rp28,5 triliunan,”
Romy menjelaskan, bahwa dengan menggunakan E-Voting justru mempermudah kinerja baik KPU dan Bawaslu. Sebab saat pemilihan nanti tinggal menyediakan alat semacam tablet yang dapat mendeteksi face id (pendeteksi wajah) warga negara dan printer kecil.
Selain itu, untuk memilih nantinya pemilih juga wajib menginput Nomer Induk Kepegawaian (NIK) serta termasuk sidik jari. “Tidak hanya itu, alat ini nanti juga dapat digunakan secara berulang-ulang, sehingga gelaran pemilu berikutnya lebih hemat,” tegasnya.
Sebagai bukti bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya, pemilih akan mendapatkan resi layaknya resi yang keluar dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Kertas yang keluar dari print ini nanti juga akan dihitung secara manual untuk komparasi dengan hasil elektronik.(Oby/Rid)
