Blitar , insanimedia.id— Adanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat berdampak pada tranfer ke daerah (TKD). Hal ini menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang. Di Kabupaten Blitar berkurang sekitar Rp309 miliar pada tahun ini, sehingga berdampak pada sejumlah pelayanan.
Meski ada penurunan sekitar 15 persen, Pemerintah Kabupaten Blitar memastikan pelayanan Posyandu tetap menjadi prioritas utama meskipun pemerintah saat ini menjalankan kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu yang digelar di Ruang Rapat Candi Simping, Rabu (11/2/2026).
Rakor ini menjadi langkah konsolidasi untuk memperkuat Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai garda terdepan pelayanan dasar masyarakat. Pemerintah daerah menilai Posyandu memiliki peran strategis dalam menjamin hak kesehatan warga, sebagaimana amanat konstitusi yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Bupati Blitar, Rijanto menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola program agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Posyandu tetap menjadi prioritas. Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut mengoptimalkan sumber daya, memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan inovasi, serta memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Menurutnya, efisiensi harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sehingga setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
Dalam rakor tersebut juga ditekankan pentingnya peran kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa. Dukungan TP PKK, pemerintah desa, serta pemanfaatan data yang akurat dinilai menjadi kunci keberhasilan layanan Posyandu yang berkelanjutan.
Bupati mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rakor dan berharap Tim Pembina Posyandu tingkat kabupaten memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Melalui penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan, Pemerintah Kabupaten Blitar menargetkan Posyandu terus berkembang sebagai pilar pelayanan publik menuju terwujudnya Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya.
