WFH, ASN Kota Blitar Milik Kantor, Kangen Kantor

Penulis : Budi

Insani Media

Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar mulai menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) pada hari pertama, namun sebagian aparatur sipil negara (ASN) masih merasa belum terbiasa dengan sistem kerja tersebut. Banyak pegawai justru mengaku lebih nyaman bekerja dari kantor.

Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, menyampaikan bahwa budaya kerja ASN di lingkungan Pemkot Blitar selama ini tergolong tinggi, sehingga mayoritas pegawai lebih terbiasa dengan sistem Work From Office (WFO).

“Teman-teman sebenarnya di awal itu pengennya tetap masuk, tidak menginginkan WFH,” ujarnya, Jumat (10/4)

Pemerintah tetap melaksanakan kebijakan WFH sesuai arahan pemerintah pusat dan surat edaran wali kota. Instansi menerapkan sistem penjadwalan untuk mengatur pelaksanaan kerja agar tetap berjalan tertib.

“Karena ini kebijakan nasional, mau tidak mau tetap harus kita jalankan,” tambahnya.

Dari total 3.329 ASN di lingkungan Pemkot Blitar, sekitar 60 hingga 70 persen pegawai menjalankan WFH pada hari pertama, sedangkan sisanya tetap bekerja dari kantor.

Pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan normal dengan sistem WFO, terutama pada instansi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Rumah sakit, puskesmas, BPBD, Dispendukcapil, Satpol PP, pemadam kebakaran, itu tetap masuk seperti biasa,” jelasnya.

Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFH secara berkala guna menilai efektivitas kebijakan tersebut serta menyesuaikan dengan arahan pemerintah pusat.

“Evaluasi pasti ada, minimal sebulan sekali. Tapi untuk kebijakan tetap mengacu ke pusat,” tegas Ika.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan WFH sebagai bahan evaluasi lanjutan di tingkat pusat.

“Nantinya efektivitas dari WFH ini akan kami kirimkan ke pusat sebagai bahan pertimbangan dari daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Alhamdulillah Pemkot Blitar Siapkan Bantuan Bimbel untuk 200 Siswa Keluarga Tidak Mampu