Blitar, insanimedia.id – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar menyoroti kasus pembobolan dana senilai Rp 569,4 miliar melalui skema kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Jakarta.
HMI Cabang Blitar menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa harus mengambil langkah tegas dalam kasus ini. “Kita ketahui bersama, Gubernur Khofifah menjadi pemegang saham utama, sehingga perlu mensegerakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB),” ujar Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz, Kamis (17/4/2025).
Qithfirul menjelaskan jika hasil dari pusat kajian HMI Cabang Blitar, seluruh jajaran komisaris dan direksi Bank Jatim yang terbukti gagal menjaga tata kelola perbankan harus dicopot. “Mereka (komisaris dan direksi) yang terbukti menjadi pemicu permasalahan BI Fast dan kredit fiktif PT Bank Jatim dan harus diganti dan mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Selain itu HMI Cabang Blitar juga menyinggung persoalan pokok yang dialami Bank Jatim di daerah mulai dari rendahnya kontribusi terhadap PAD hingga akses kredit produktif untuk UMKM yang minim. “Sudah seharusnya ya Bank Jatim ini menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat, profesional dan berpihak pada masyarakat,” imbuhnya.
Qithfirul menilai sudah saatnya dilakukan reformasi dalam proses rekrutmen jajaran pimpinan Bank Jatim, baik komisaris, direksi, hingga pimpinan cabang. Ia kembali mengingat rekam jejak skandal yang mencoreng nama Bank Jatim.
Sejak tahun 2021 kredit fiktif Rp 170 miliar di Cabang Kepanjen hingga berlanjut ditahun 2022 ditemukan kredit fiktif lebih dari Rp 25 miliar di Cabang Syariah Sidoarjo.
Skandal yang mencoreng nama Bank Jatim kembali mencuat pada 2023 yang merugikan keuangan negara hingga Rp 119,9 miliar dengan modus pencucian uang (TPPU) memanfaatkan kelemahan sistem BI Fast di aplikasi JConnect. Hingga yang baru saja terjadi pada 2025 ini terdapat kredit fiktif senilai Rp 569,4 miliar di Cabang Jakarta.
Kini HMI Cabang Blitar berharap Bank Jatim dapat segera melakukan perbaikan kinerja hingga mampu menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi lokal.
