Blitar, insanimedia.id – Setelah melalui pembahasan intensif, Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar akhirnya menghasilkan titik temu bersama eksekutif. Kesepakatan tersebut menjadi dasar digelarnya Rapat Paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang dijadwalkan berlangsung Jumat (29/8/2025) malam.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menjelaskan bahwa usai rapat Banggar, langsung dilakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menindaklanjuti hasil pembahasan. Banmus kemudian menetapkan paripurna digelar pada pukul 19.00 WIB sesuai agenda semula.
“Alhamdulillah rapat Banggar yang kita gelar sudah menemukan titik temu. Rekan-rekan kita di legislatif dan eksekutif sudah menemui titik terang. Setelah rapat Banggar langsung dilakukan rapat Banmus dan disepakati rapat paripurna bisa digelar jam 19.00 hari ini, seperti jadwal sebelumnya,” terang Supriadi.
Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, juga menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan. Menurutnya, komunikasi terbuka antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama terselesaikannya pembahasan Banggar sehingga agenda paripurna tetap berjalan sesuai rencana.
“Alhamdulillah semua bisa terbuka dan saling memahami. Dengan demikian, paripurna bisa tetap berjalan sesuai jadwal. Harapan kita, ini menjadi langkah baik dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif,” ungkap Susi.
Di sisi lain, Supriadi juga menanggapi aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kabupaten Blitar menjelang rapat paripurna. Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa adalah hak warga negara yang dilindungi undang-undang.
“Karena orang demo dilindungi undang-undang. Monggo demo dengan simpatik, semua dibuat nyaman. Semua bisa untuk memberikan aspirasi dan kondusif,” ujarnya.
Dengan ditemukannya titik temu dalam rapat Banggar, DPRD Kabupaten Blitar memastikan bahwa mekanisme pembahasan anggaran tetap berjalan sesuai koridor. Rapat paripurna malam ini pun diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif demi kelancaran pembangunan daerah. (Adv/riz)
