Blitar, insanimedia.id – Sejumlah pegiat masyarakat sipil mendeklarasikan terbentuknya Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar dalam sebuah pertemuan yang berlangsung hingga dini hari di Kedai Satu Rasa, Senin (02/03/2026). Deklarasi tersebut menjadi penanda konsolidasi gerakan yang menyuarakan penolakan terhadap praktik kekuasaan yang dinilai semakin represif.
Dalam forum yang dihadiri aktivis literasi, pejuang HAM, hingga elemen mahasiswa itu, dibacakan manifesto politik yang mengkritisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai situasi nasional tengah memasuki fase “darurat demokrasi”, dengan aparat dan instrumen hukum dianggap kerap dipakai untuk menekan kebebasan berpendapat serta membatasi ruang kritik publik.
Koordinator aliansi, Reyda Hafis, menyampaikan sikap tegasnya terhadap kondisi tersebut. Ia menyebut deklarasi ini sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan yang dianggap menyimpang dari semangat reformasi.
“Kami tidak sedang bermain retorika di menara gading. Rezim Prabowo harus sadar bahwa setiap aktivis yang diculik haknya dan setiap kritik yang disumbat hanya akan menjadi bensin bagi ribuan perlawanan baru dari akar rumput. Kami menuntut akuntabilitas nyata, bukan citra kosmetik di media sosial sementara rakyat di lapangan diintimidasi. Jika pasal karet terus digunakan untuk memenjara kebenaran, maka Blitar siap menjadi martir demi meruntuhkan keangkuhan kekuasaan,” tegas Reyda sembari mengepalkan tangan di udara.
Pernyataan senada disampaikan Alex Cahyono, simpatisan aliansi, yang menyoroti penggunaan pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik. Menurutnya, langkah tersebut justru mencerminkan ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.
“Sangat memuakkan melihat negara yang memamerkan otot militeristiknya tapi nyatanya paranoid menghadapi pemikiran mahasiswa. Menggerakkan aparat untuk meneror rakyat adalah bentuk kepengecutan politik yang paling vulgar. Kami di sini untuk menyentak kesadaran publik bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di ujung bayonet. Rezim ini harus berhenti mengkhianati mandat reformasi sebelum kemuakan massa meluap menjadi gelombang yang tak terbendung,” cetus Alex dengan intonasi yang menohok.
Dalam dokumen sikap yang dibacakan, Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain penghentian kriminalisasi terhadap aktivis, pembebasan tanpa syarat bagi tahanan politik, serta pencabutan regulasi yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi.
Deklarasi ditutup dengan komitmen bersama bertajuk “Blitar Tidak Boleh Diam”, sebagai simbol kesiapan mereka mengawal demokrasi dan menentang segala bentuk tindakan sewenang-wenang dari otoritas.
