Blitar, insanimedia.id – Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus sistem outsourcing (tenaga kontrak) dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Kalangan pengusaha menilai rencana tersebut dapat berpotensi menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang menilai penghapusan outsourcing dapat mempersempit bahkan menghilangkan lapangan kerja. Padahal, menurut dia, banyak generasi muda dipekerjakan di perusahaan outsourcing.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai penghapusan sistem outsourcing saat ini dinilai tidak tepat. Sebab, keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja serta banyaknya PHK yang terjadi.
Senada dengan hal ini, Ketua Apindo Kabupaten Blitar, drh Widodo juga tidak sepakat dengan penghapusan tenaga outsourcing ini. Menurutnya, dengan adanya tenaga outsourcing ada negosiasi antara pelaku usaha dengan para pencari kerja.
Selain itu, dengan adanya tenaga outsourcing ini, pelaku usaha dapat membayar tenaga kerja sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. “Tidak setuju karena dengan outsourcing maka bisa nego antara pengusaha dan pekerja. Apa yang bisa dikerjakan dan berapa pengusaha mampu bayarnya,” ungkapnya.
Menurutnya, perlu adanya duduk bersama kedua belah pihak antara pelaku usaha dan pekerja untuk membicarakan sistem kerjanya dan sistem upahannya. Pengelolaan tenaga kerja yang baik, maka akan menyelamatkan kedua belah pihak, baik dunia usaha dan penghasilan pekerja. “Sebaiknya outsourcing tetap diadakan tapi dibicarakan kedua belah pihak,” tegasnya.
Penghapusan outsourcing ini bukan menjadi tuntutan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Blitar. Para pelaku usaha memandang tenaga outsourcing tetap diperlukan, karena jika diberlakukan dapat berdampak pada pemutusan hubungan kerja dan justru berdampak pada ekonomi warga. “Tidak juga dan pekerja di Blitar paham atas kondisi pengusaha sekarang,” pungkasnya. (oby)
