Aceh Tamiang, insanimedia.id — Tiga bulan pascabencana alam berskala besar yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera, proses pemulihan di daerah terdampak dinilai belum maksimal. Kendati pemerintah telah mencabut masa tanggap darurat dan beralih ke fase transisi pemulihan, realitas di lapangan khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan bahwa kebutuhan dasar para penyintas masih jauh dari kata terpenuhi.
Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) sekaligus Koordinator Lapangan NU Peduli Kabupaten Blitar untuk Aceh Tamiang, Anisatu Nadhiroh, mengungkapkan bahwa pemandangan tenda pengungsian di tepi jalan membuktikan belum meratanya distribusi hunian.
“Debu-debu nampak belum hilang, menjadi bukti bahwa lambatnya pembersihan lokasi memberi efek jangka panjang bagi kesehatan penyintas. Sampah, bekas reruntuhan bangunan, serta hanyutan banjir yang teronggok di mana-mana menunjukkan bahwa wajah Aceh Tamiang masih jauh dari kata pulih,” ujar Anisatu, Kamis (5/3/2026).
Menurut Anisatu, keputusan pemerintah mencabut masa tanggap darurat secara aturan memang sudah sesuai prosedur perundang-undangan. Ia menggarisbawahi adanya ketimpangan antara status administratif dan penanganan darurat riil yang terasa lambat. Anisatu mendesak agar Satgas Percepatan Pemulihan Bencana di Tiga Provinsi bekerja lebih “sat set” (tangkas), tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik.
“Pemerintah harus lebih serius. Masyarakat penyintas telah kehilangan mata pencaharian dan sumber penghidupan. Penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan kembali sumber penghasilannya, sehingga daya pulih meningkat,” tegasnya.
Menanggapi sorotan terkait lambatnya penanganan transisi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan bahwa negara tidak abai. Dalam rangkaian kunjungannya ke lokasi terdampak di Aceh per awal Maret 2026, Suharyanto menegaskan bahwa fase pemulihan tetap menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara).
“Yang menjadi prioritas kita masih ada penyintas yang masih tinggal di tenda, kita terus mengupayakan agar Lebaran Idul Fitri ini mereka bisa berlebaran di Huntara. Untuk seluruh Aceh, Huntara yang harus dibangun sekitar 16 ribu unit, dan yang baru selesai saat ini diperkirakan sebanyak 10 ribu unit,” ungkap Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa BNPB terus mengejar target dengan melibatkan berbagai pihak serta mulai menyederhanakan syarat pencairan dana bantuan perbaikan rumah. Sinergi antara percepatan infrastruktur oleh BNPB dan pemulihan sosial-ekonomi yang disuarakan masyarakat sipil kini menjadi kunci penting untuk memastikan warga penyintas benar-benar pulih secara utuh.
