Blitar, insanimedia.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Blitar terus mengintensifkan upaya penguatan demokrasi pascapemilu. Kegiatan ini sesuai dengan amanat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Sesuai dengan amanat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026, Bawaslu diminta untuk melakukan konsolidasi demokrasi meski tidak dalam tahapan pemilu. Ketua Bawaslu Kota Blitar, Roma Hudi Fitrianto, mengatakan instruksi tersebut menugaskan seluruh jajaran pimpinan Bawaslu, baik ketua maupun anggota, untuk aktif melakukan konsolidasi demokrasi dengan berbagai elemen masyarakat.
“Melalui Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026, kami ditugaskan melakukan konsolidasi demokrasi dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder terkait. Tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat agar mampu memilih secara substantif, bukan transaksional,” ujar Roma, Selasa (27 /01/2026)
Ia menegaskan, pascapemilu Bawaslu tidak membuat aturan baru di tingkat daerah karena regulasi tetap mengacu pada kebijakan pusat. Namun demikian, Bawaslu daerah diberi ruang untuk menghadirkan inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Secara kelembagaan kami tetap mengikuti regulasi dari pusat. Tetapi di daerah kami melakukan inovasi-inovasi yang relevan dengan kondisi lokal untuk memperkuat demokrasi,” jelasnya.
Di Kota Blitar, Bawaslu saat ini fokus pada penguatan kelembagaan, salah satunya melalui tema akuntabilitas keuangan. Tema tersebut dipilih untuk mendorong transparansi dan tata kelola lembaga yang lebih baik.
“Penguatan kelembagaan menjadi fokus kami di luar tahapan pemilu. Di Kota Blitar, kami mengampu tema akuntabilitas keuangan, bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab,” tambah Roma.
Selain itu, Bawaslu Kota Blitar juga menyasar pemilih muda melalui program literasi demokrasi. Kerja sama dilakukan dengan Cabang Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan Dinas Sosial, sehingga sosialisasi dapat menjangkau pelajar SMA/SMK, madrasah, pondok pesantren, hingga kelompok masyarakat rentan.
“Pemilih muda menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar lebih banyak terpapar informasi dari media sosial. Literasi demokrasi harus terus kami dorong agar mereka tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak substansial,” tegasnya.
Roma menambahkan, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif telah rutin dilakukan, salah satunya di SMK Negeri 2 Kota Blitar. Menurutnya, upaya ini penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang utuh tentang demokrasi dan mampu berpartisipasi secara cerdas.
“Kami ingin memastikan generasi muda punya bekal literasi demokrasi yang kuat, sehingga bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 benar-benar bisa tercapai,” pungkasnya.
