Blitar, insanimedia.id – Bupati Blitar, Rijanto, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 milik Pemerintah Kabupaten Blitar kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Senin (30/3/2026).
Pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur melakukan penyerahan LKPD tersebut secara bersamaan sebagai bentuk kewajiban konstitusional dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.
Bupati menegaskan bahwa penyerahan LKPD unaudited tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan anggaran selama satu tahun sekaligus menjadi tahap awal dalam proses audit oleh BPK.
“Penyerahan LKPD ini menjadi langkah awal dalam proses pemeriksaan oleh BPK guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa BPK akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan sebelum memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan setiap daerah.
Pemerintah Kabupaten Blitar, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Saya berharap hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah ke depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan bahwa BPK akan segera memproses seluruh LKPD Tahun 2025 yang telah diterima dalam tahap pemeriksaan.
“Hasil pemeriksaan nanti akan disampaikan kepada publik,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengapresiasi sinergi serta pendampingan BPK dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Jawa Timur. Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan yang disusun.
