Blitar, insanimedia.id– Peringatan International Women’s Day (IWD) pada 8 Maret 2026 menjadi momentum krusial untuk membedah ketimpangan struktural yang masih menjerat perempuan. Mengusung tema global “Rights. Justice. Action.“, peringatan tahun ini menyoroti data terbaru UN Women per Maret 2026 yang mengungkapkan bahwa perempuan di dunia rata-rata hanya menikmati 64% hak dan perlindungan hukum dibandingkan laki-laki. Di Indonesia, fenomena ini berkelindan dengan stigma sosial yang menghambat kapasitas intelektual perempuan di daerah.
Ketua Fatayat NU Kota Blitar sekaligus Dosen Hukum Keluarga Islam (HKI) UNU Blitar, Dr. Aisyatul Azizah, menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah melawan tren beauty over brain yang mereduksi kompetensi perempuan. Menurutnya, banyak perempuan berbakat di tingkat lokal, seperti di Blitar, yang ragu mengejar pendidikan tinggi karena ketakutan akan stigma mismatch dalam mencari pasangan.
”Logikanya, masyarakat sangat membutuhkan keahlian perempuan. Dalam dunia medis misalnya, seorang ibu secara natural akan merasa lebih aman ditangani dokter perempuan yang kompeten. Namun, persepsi bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan tidak menguntungkan secara sosial masih menjadi hambatan investasi SDM yang besar,” ujar alumnus doktoral UIN Maliki Malang tersebut.
Kesenjangan ini juga tercermin dalam partisipasi ekonomi. Meski Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia menunjukkan tren perbaikan ke angka 0,421, partisipasi perempuan di sektor strategis seperti teknologi masih tertahan di angka 27%. Aisyatul menekankan bahwa program pemerintah seringkali hanya menyentuh aspek formalitas untuk memenuhi kuota keterwakilan tanpa pengawalan substansi.
”Pemerintah memang sudah membantu, tetapi belum cukup. Beberapa program perempuan sejauh ini hanya berjalan sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi keterwakilan semata, sementara keberlanjutan dan pengawalannya di lapangan belum tuntas,” ungkapnya mengkritisi efektivitas kebijakan afirmatif saat ini.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, dalam forum diskusi IWD 2026 di Jakarta menegaskan pentingnya aksi nyata untuk mempercepat kesetaraan. “Kita tidak bisa hanya berharap perubahan datang dengan sendirinya. Meskipun ada kemajuan pada Indeks Pembangunan Gender yang mencapai 91,85, partisipasi perempuan dalam sektor pendidikan dan tenaga kerja masih perlu didorong lebih kuat melalui kolaborasi lintas sektor agar tidak terjadi stagnasi pembangunan,” tegasnya.
Perubahan pola pikir kolektif menjadi kunci agar perayaan IWD tidak terjebak dalam seremoni tahunan. Aisyatul menutup dengan ajakan agar perempuan berani memutus rantai stigma dan fokus pada pembuktian kapasitas. ”Perempuan harus memiliki mindset bahwa: perayaan perempuan bukan sekadar tentang identitas dalam gender, tetapi tentang keberanian memaksimalkan kapasitas dan memberi kontribusi nyata,” pungkasnya.
