Blitar, insanimedia.id – Puluhan pengusaha perahu penyeberangan di Sungai Brantas kini mulai menata usaha mereka agar seluruh kegiatan operasional memiliki dasar hukum yang jelas. Paguyuban Perahu Penyeberangan Sungai Brantas menegaskan komitmen penuh untuk mengejar legalitas, mengingat risiko tinggi yang melekat pada transportasi sungai.
Ketua Paguyuban, Ali Mustopa, mengatakan dari total 14 titik penyeberangan, 12 telah aktif bergabung dengan organisasi, sementara dua lainnya masih dalam tahap koordinasi. Sebagian besar usaha perahu di Blitar merupakan usaha turun-temurun. Ali bahkan menyebut usaha keluarganya telah berjalan lebih dari 50 tahun sejak era penjajahan Jepang.
“Izin dulu memang pernah diterbitkan oleh balai besar wilayah sungai. Tapi sekarang dokumen lama sudah tidak berlaku lagi, sehingga kami harus menyesuaikan dengan regulasi baru,” ujar Ali saat ditemui di kantor Dinas Perhubungan, Selasa (18/11/2025).
Paguyuban kini diarahkan mengurus perizinan melalui Dinas Perhubungan dan KSOP. Ali menyatakan kesiapannya menyesuaikan teknis kapal demi memenuhi persyaratan perizinan, dengan keselamatan penumpang tetap menjadi prioritas.
“Kadang insiden terjadi karena perilaku penumpang, bukan karena kelalaian operator. Dengan izin resmi, kami berharap ada kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak,” tambah Ali.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Puguh Imam Susanto, menegaskan pihaknya akan mendampingi seluruh proses perizinan. Pendampingan mencakup pembuatan akun sistem daring, pengecekan identitas kapal agar tidak duplikat secara nasional, hingga pembinaan agar operator memahami seluruh mekanisme. Sertifikasi petugas penarik perahu juga difasilitasi, karena keselamatan menjadi hal utama.
“Transportasi sungai membawa orang, kendaraan, bahkan mobil. Semua harus sesuai regulasi. Dengan pendampingan ini, operator lebih mudah memahami aturan dan siap mengikuti prosedur yang berlaku,” ujar Puguh.
Dengan sinergi ini, diharapkan seluruh armada perahu penyeberangan Sungai Brantas dapat beroperasi secara legal, aman, dan tertib, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi operator maupun penumpang.(Riz)
