Jakarta, insanimedia.id – Ribuan guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, mereka menuntut negara segera menghentikan diskriminasi regulasi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menutup peluang bagi guru sekolah swasta.
Ketua Umum PGM Indonesia, Yaya Ropandi, dalam audiensi tersebut menyampaikan jeritan hati para guru yang merasa dianaktirikan.
Ia menegaskan, guru madrasah tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan pengakuan yang setara sebagai pendidik anak bangsa.
”Ada guru yang mengatakan kepada saya, ‘Ibu Pimpinan, tidak apa-apa saya diangkat PPPK walaupun besok saya pensiun, asal saya diakui oleh negara.’ Bayangkan begitu mirisnya jeritan hati kami,” ujar Yaya dengan suara bergetar di hadapan pimpinan dewan.
Senada dengan Yaya, Wakil Ketua Umum II PGM Indonesia, Ahmad Sujaenudin, mendesak adanya diskresi presiden atau aturan khusus.
“Kami memohon dorongan pimpinan DPR agar Bapak Presiden menggunakan kebijakannya. Teman-teman guru madrasah jangan didiskriminasi. Kami harap ada afirmasi, seleksi khusus yang keputusannya bisa cepat kami terima,” tegas Ahmad.
Selain status kepegawaian, PGM juga menyoroti masalah kesejahteraan, termasuk pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang kerap tertunda (rapel) serta ketimpangan fasilitas pendidikan dibandingkan sekolah umum yang kini sudah berbasis digital (smartboard).
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan dukungan penuh.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendesak Kementerian Agama untuk melakukan pengangkatan massal melalui jalur afirmasi.
”Kami di Panja (Panitia Kerja) sudah merekomendasikan ke Pak Dirjen agar meminta Menteri mengusulkan ke pemerintah, sudahlah diangkat saja semua (guru madrasah) lewat afirmasi. Peran mencerdaskan anak bangsa itu sama, jangan ragukan kami untuk memperjuangkan ini,” kata Marwan.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Suyitno, yang hadir dalam pertemuan itu membawa kabar segar.
Ia memastikan Kemenag telah mengajukan usulan formasi PPPK dalam jumlah fantastis untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.
”Kami langsung bergerak. Angkanya tidak tanggung-tanggung, 630.000 formasi PPPK yang kita usulkan,” ungkap Suyitno.
Terkait keluhan pencairan tunjangan, Suyitno berjanji akan memangkas birokrasi.
“Juknis yang kami tandatangani itu cair per bulan. Saya akan pastikan hari ini juga, jika ada kendala di daerah, harus dibayar tiap bulan sesuai permintaan,” janjinya.
Komisi VIII DPR RI juga berkomitmen mengawal Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp 27 triliun yang diajukan untuk perbaikan sarana prasarana madrasah, guna memastikan tidak ada lagi kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan madrasah swasta.
