Blitar, insanimedia.id – DPRD Kota Blitar akan membahas kembali rencana penggunaan anggaran kecamatan sebesar Rp800 juta untuk pembangunan penanganan longsor yang ada di Jalan Gotong Royong Kota Blitar.
Awalnya Pemkot Blitar akan menggunakan anggaran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sananwetan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut.
Namun demikian, adanya penolakan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Sananwetan terhadap rencana penggunaan anggaran tersebut. Penolakan itu disebabkan karena LPMK telah memiliki program-program sendiri yang sebelumnya direncanakan menggunakan anggaran kecamatan.
“LPMK punya program dari anggaran kecamatan, sehingga kurang sepakat jika anggaran itu dialihkan untuk revitalisasi di lokasi longsor,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, M. Hardita Magdi, Kamis (29/1/2026).
Ia mengatakan anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan talud di sisi jembatan guna mengantisipasi potensi susulan longsor di kawasan tersebut. “Anggaran kecamatan sekitar Rp800 juta itu dialokasikan untuk pembangunan penanggulangan longsor berupa talud di Jalan C.R. Soekandar,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Blitar berencana menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas ketepatan alokasi anggaran tersebut. Pembahasan akan dilakukan melalui rapat Komisi I dan Komisi III DPRD bersama mitra kerja.
“Nanti akan kami bahas bersama OPD terkait, termasuk Bappeda. Apakah anggarannya tetap Rp800 juta atau ada penyesuaian, itu akan dibahas di tingkat komisi,” kata Hardita.
Ia menegaskan, meskipun anggaran tersebut telah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, DPRD tetap akan melakukan pengawasan dan pembahasan lanjutan sebelum pelaksanaan pembangunan. “Nanti kami akan menggelar rapat komisi untuk membahas pendanaan penanganan longsor yang terjadi di Jalan C.R. Soekandar,” pungkasnya.
