SIDOARJO – Peran desa dalam pembangunan nasional kembali menguat setelah DPR RI menegaskan bahwa aspirasi masyarakat desa harus menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan energi dan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang menilai suara desa selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam agenda strategis nasional.
Menurut BHS, kebijakan negara tidak boleh hanya disusun dari sudut pandang pusat, melainkan harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menekankan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah kebijakan.
“Aspirasi masyarakat desa harus menjadi rujukan utama kebijakan negara, bukan sekadar pelengkap. DPR RI memastikan fungsi legislasi, pengawasan, dan kerja sama dengan pemerintah berjalan on the track demi kepentingan rakyat, khususnya di daerah,” ujar BHS, Selasa 30 Desember 2025.
Sebagai anggota Komisi VII DPR RI, BHS menyebut pihaknya terus mendorong sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan kebutuhan daerah, terutama pada sektor energi, riset, dan inovasi teknologi. Ia menilai ketidaksinkronan kebijakan sering membuat manfaat pembangunan tidak dirasakan secara optimal oleh masyarakat desa.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara DPR dan pemerintah. Kehadiran DPR harus mampu menjembatani kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat di desa-desa yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah desa. Kepala Desa Ngaban, Budi Utomo, menilai sikap BHS mencerminkan keberpihakan nyata parlemen terhadap desa. Ia menyebut komitmen DPR RI tersebut memberi harapan baru bagi desa untuk turut menentukan arah kebijakan nasional.
“Desa kami yang sederhana ini, selama puluhan tahun belum pernah mendapat kunjungan langsung dari wakil rakyat DPR RI. Pernyataan Pak Bambang menjadi bukti bahwa desa juga memiliki tempat penting dalam prioritas pembangunan nasional,” ujar Budi.
Ia berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada wacana, tetapi diwujudkan melalui program berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.
“Kami berharap Pak Bambang semakin amanah dan konsisten memperjuangkan desa, demi Indonesia yang lebih maju dan merata,” pungkasnya.
