Blitar, insanimedia.id — Lonjakan harga pupuk urea global yang mencapai dua kali lipat akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Gangguan rantai pasok dunia ini terjadi menyusul terhambatnya jalur pelayaran di Selat Hormuz, rute strategis yang melayani sekitar 30 persen perdagangan pupuk global.
Eskalasi ini dipastikan tidak menggoyahkan stabilitas pasokan dan harga pupuk di dalam negeri per April 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tetap melimpah dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang terjaga, sehingga aktivitas sektor pertanian nasional tidak terganggu.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menegaskan bahwa ketahanan pupuk nasional sangat solid berkat kemandirian industri pupuk lokal.
”Gejolak di kawasan tersebut tidak memengaruhi pasokan pupuk di dalam negeri. Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional,” tegas Rahmad terkait potensi krisis pupuk tersebut.
Realitas di lapangan turut mengonfirmasi ketahanan pasokan ini. Dito Djarot Mahansa, perwakilan Forum Petani Muda Blitar, mengungkapkan bahwa ancaman kelangkaan imbas krisis global tidak dirasakan oleh petani di daerahnya. Sebaliknya, alokasi kuota dari pemerintah justru membuat stok pupuk subsidi melimpah.
”Kalau hari ini harga pupuk bahkan turun, dari tahun kemarin yang harganya Rp 125.000 jadi sekitar Rp 90.000-an. Di pemerintahannya Pak Prabowo ini, urusan soal pertanian jadi prioritas dalam program ketahanan pangan,” ujar Dito.
Ia menambahkan bahwa serapan pupuk non-subsidi juga stagnan karena mayoritas kebutuhan petani telah tertutupi oleh pupuk subsidi. Stabilitas input produksi ini berbanding lurus dengan kelancaran rantai pasok hasil pertanian.
Dito menjelaskan bahwa potensi kenaikan harga pupuk global tidak serta-merta mengerek harga jual hasil panen. Dinamika harga di tingkat petani saat ini murni dikendalikan oleh penyerapan pasar, yang salah satunya ditopang kuat oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
”Harga jual pertanian itu sebenarnya tergantung kebutuhan pasar, bukan soal pupuk. Hari ini banyak hasil pertanian terserap berkat program MBG, sehingga tidak ada lagi petani yang membuang sayur karena harga murah,” paparnya.
Meski pasokan pupuk kimia saat ini terjamin, ke depan, kemandirian pupuk organik dinilai krusial sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga kualitas pH tanah. Petani mendorong adanya intervensi struktural dari pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk pabrikan.
”Harapannya, pemerintah lebih banyak memberikan pelatihan ke kelompok tani terkait pembuatan pupuk organik, sekaligus bantuan permodalan dan kemudahan izin agar bisa terdistribusi secara luas,” tutup Dito.
