Oleh Lusiana ayu ningtiyas – Kader BADKO HMI JATIM
insanimedia.id – Hilirisasi telah menjadi salah satu kebijakan utama pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan fokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam sebelum diekspor, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
Namun, implementasi hilirisasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan peluang besar bagi industri dalam negeri untuk berkembang, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Contohnya, larangan ekspor bijih nikel telah mendorong investasi besar-besaran di industri pengolahan dan pemurnian (smelter), yang meningkatkan nilai ekspor produk olahan seperti feronikel dan stainless steel.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menuai kritik. Beberapa negara mitra dagang menganggap hilirisasi sebagai bentuk proteksionisme yang dapat menghambat perdagangan bebas. Selain itu, pembangunan industri hilir membutuhkan infrastruktur yang memadai, teknologi canggih, serta tenaga kerja terampil, yang masih menjadi tantangan di beberapa daerah.
Masyarakat perlu memahami bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan sesaat, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi nasional. Keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kesiapan industri dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor, akademisi, dan tenaga kerja lokal.
Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan hilirisasi berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Insentif bagi investor, pelatihan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas agar hilirisasi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
(Opini ini merupakan pendapat asli penulis, terkait isi dan substansi materi bukan tanggungjawab INSANI MEDIA, namun sepenuhnya tanggungjawab penulis)
