Blitar, insanimedia.id – Setelah sempat tertunda karena dinamika politik internal, rapat Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Blitar tahun 2024 akhirnya digelar. Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, hadir langsung dalam agenda tersebut yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Blitar.
Hubungan antara Wali Kota Blitar dan DPRD sebelumnya sempat deadlock, hingga membuat pelaksanaan paripurna LPJ tertunda. Situasi itu mendorong Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pengusung Wali Kota untuk menjembatani komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Memang ada dinamika sebelumnya, terutama saat pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) yang sempat mengalami kebuntuan. Tapi sebagai fraksi pengusung, kami coba membangun komunikasi kembali, dan alhamdulillah 20 dari 25 anggota dewan bisa hadir,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Blitar dari Fraksi PKB, Adi Santoso, Selasa (10/06/2025)
Adi menekankan pentingnya kerja sama antara DPRD dan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat. Ia berharap, setelah paripurna ini, hubungan kedua lembaga dapat kembali harmonis dan berjalan beriringan.
“Paripurna ini tidak boleh terus molor karena akan berdampak pada kepentingan publik. Kami dorong agar komunikasi antara DPRD dan eksekutif terus terjaga ke depan,” tambahnya.
Dalam paripurna tersebut, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan laporan anggaran tahun 2024. Ia menyebut bahwa secara umum laporan berjalan baik, salah satunya dibuktikan dengan capaian 15 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut, yang menjadi rekor tertinggi di Jawa Timur.
“Ini adalah hasil kerja dari wali kota sebelumnya, Pak Santoso dan Pak Tjutjuk. Kami memberikan apresiasi atas capaian yang telah mereka torehkan untuk Kota Blitar,” ujar Syauqul yang akrab disapa Mas Ibin.(Tan)
