Blitar, insanimedia.id – Saat ini tugas Inspektorat Daerah Kota Blitar tidak hanya menyelesaikan laporan dari internal Pemerintah Kota Blitar. Inspektorat Daerah Kota Blitar mendapatkan tugas tambahan untuk menyelesaikan laporan mandatori dari kementerian dan lembaga pusat.
Adanya tugas tambahan ini, Inspektorat Daerah Kota Blitar terus mempercepat penyelesaian berbagai laporan pengawasan yang harus dipenuhi sepanjang tahun ini. Saat ini tugasnya menjalankan pengawasan berbasis risiko yang telah disusun sesuai keputusan wali kota.
Tugas tambahan tersebut membuat beban kerja pengawasan meningkat karena seluruhnya wajib diselesaikan dalam periode yang sama.
Inspektur Daerah Kota Blitar, Ratih Dewi Indarti, menjelaskan bahwa jenis pengawasan yang dikerjakan tidak hanya bersumber dari perencanaan internal pemerintah daerah. Ada kewajiban lain yang datang dari kementerian lintas sektor yang harus dipenuhi.
“Kami tidak hanya melaksanakan pengawasan berbasis risiko yang telah ditetapkan. Kami juga melaksanakan pengawasan mandatori dari kementerian dan lembaga,” katanya, Jumat (21/11/2025) lalu.
Ratih menyebut mandatori tersebut mencakup berbagai bidang strategis. Beberapa kementerian ikut memberikan tugas pengawasan khusus, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Dalam Negeri.
“Semuanya memberikan mandatori. Kementerian Keuangan, Kemendagri, semuanya harus direviu oleh inspektorat, termasuk MbG dan program strategis nasional,” tambahnya.
Karena sifatnya kewajiban, setiap dokumen harus melalui proses review sebelum dilaporkan kembali ke pemerintah pusat.
Hingga memasuki Oktober, jumlah laporan yang telah masuk dan tercatat di Inspektorat Kota Blitar mencapai sekitar 290 dokumen. Padahal, target total laporan pengawasan sepanjang tahun ini berada di angka 400 dokumen.
Meski demikian, Ratih memastikan jajarannya terus bekerja menuntaskan seluruh kewajiban. “Kami tetap menyelesaikan pengawasan yang ada, baik yang berbasis risiko maupun mandatori,” ujarnya.(Tan/Rid)
