Jakarta, insanimedia.id – Pemerintah Indonesia menegaskan posisi tawar dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) Gaza per 10 Februari 2026, di tengah badai kritik soal iuran jumbo sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,7 triliun).
Menteri Luar Negeri Sugiono mengklarifikasi bahwa komitmen finansial tersebut bukanlah biaya keanggotaan (membership fee) semata, melainkan dana strategis bagi kemerdekaan Palestina yang disalurkan melalui jalur rekonstruksi fisik.
”Jadi begini, ini bukan membership fee. Pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya nyata untuk menyelesaikan situasi di Gaza, terutama memastikan terselenggaranya pelayanan publik seperti kesehatan dan infrastruktur melalui dana rekonstruksi tersebut,” ujar Menlu Sugiono dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI (27/01/2026) lalu.
Langkah “jalan tengah” pemerintah ini akhirnya mendapat lampu hijau dari otoritas keagamaan, meski dengan catatan tebal.
Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang sebelumnya melontarkan kritik keras, kini memilih posisi “mendukung dengan kewaspadaan” pasca-dialog dengan Presiden di awal Februari.
MUI menegaskan bahwa dukungan ini adalah bentuk kepercayaan pada “ijtihad politik” Presiden, namun bukan tanpa batas. ”Kami mendukung langkah pemerintah masuk ke dalam sistem untuk berjuang, namun ini adalah dukungan bersyarat. Jika BoP justru terbukti menjadi alat legitimasi pendudukan Israel dan tidak membawa kemaslahatan bagi Palestina, MUI menuntut pemerintah untuk segera menarik diri. Jangan sampai kita terjebak dalam janji manis tanpa kedaulatan nyata,” tegas perwakilan MUI dalam keterangannya (03/02/2026).
Meski elite agama mulai satu suara dengan pemerintah, skeptisisme justru menguat di akar rumput.
Sekretaris PC PMII Blitar, Alex Cahyono, menilai diplomasi ini sebagai paradoks ekonomi yang3 melukai rasa keadilan domestik.
Menurutnya, belanja luar negeri untuk forum yang didominasi agenda AS ini sangat tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang mengetatkan ikat pinggang.
”Keputusan ini datang dengan komitmen iuran triliunan di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi.
Menggelontorkan dana jumbo untuk lembaga yang didominasi AS dan Israel—tanpa jaminan penghentian pendudukan—berpotensi membelokkan misi perdamaian menjadi sekadar manajemen konflik,” tutur Alex.
Alex menambahkan bahwa narasi “rekonstruksi” bisa menjadi bias jika aktor utamanya adalah pihak yang sama yang memegang kendali geopolitik perang.
”Bergabung dengan forum yang dikelola oleh aktor dominan seperti AS, tanpa memastikan isu inti kemerdekaan total, justru berpotensi mengaburkan akar masalah,” tambahnya.
Publik kini menanti pembuktian “Diplomasi Jalan Tengah” Prabowo dalam KTT Washington pada 19 Februari mendatang.
Apakah Indonesia mampu mewarnai Board of Peace dengan keadilan, atau sekadar menjadi penyumbang dana dalam skenario global yang telah tertulis rapi ?.
