Sidoarjo, insanimedia.id– Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai kondisi ketahanan pangan nasional masih berada dalam situasi relatif stabil. Ia memastikan sejumlah komoditas utama seperti beras dan minyak goreng belum mengalami kelangkaan, serta harga di tingkat nasional masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Secara umum kondisinya masih terkendali. Beras aman, minyak goreng tidak langka, pasokan mencukupi, dan harga masih sesuai HET,” ujar BHS dalam keterangannya, Senin (29/12).
Meski demikian, BHS mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan kondisi makro. Ia menekankan pentingnya pengendalian harga terhadap 11 komoditas pangan strategis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015.
Menurutnya, pengawasan harga perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, bahkan mencontoh sistem pengendalian harga pangan yang diterapkan di Malaysia.
“Pemerintah sudah berjalan cukup baik, namun harus lebih optimal. Kita memiliki Bappenas, Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Semua instrumen ini harus bekerja maksimal agar harga pangan benar-benar terkendali dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
BHS juga memastikan DPR RI siap mengawal kebijakan stabilisasi harga pangan serta mendorong langkah korektif apabila ditemukan ketimpangan harga, khususnya di pasar-pasar tradisional daerah.
Sementara itu, kondisi di lapangan menunjukkan adanya tekanan harga yang mulai dirasakan pedagang dan masyarakat. Jalaludin, pedagang bahan pokok di Pasar Ngaban, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mengungkapkan lonjakan harga signifikan pada sejumlah komoditas dalam beberapa pekan terakhir.
“Kenaikan paling terasa itu kacang tanah. Dari sebelumnya Rp28 ribu per kilogram, sekarang melonjak menjadi Rp43 ribu. Pembeli sudah banyak yang mengeluh,” ujarnya.
Selain kacang tanah, ia menyebut harga telur, tepung, dan minyak goreng juga mengalami kenaikan meski pasokan masih tersedia. Kondisi tersebut dinilai memberatkan baik pedagang maupun konsumen.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Kalau dibiarkan, harga bisa makin tidak terkendali dan masyarakat yang paling terdampak,” katanya.
Menanggapi keluhan tersebut, BHS menegaskan perlunya pengawasan langsung di tingkat pasar serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menilai disparitas harga antara pusat dan daerah tidak boleh dibiarkan melebar karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat.
