Blitar, insanimedia.id – Gelombang penolakan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terdengar paling nyaring dari kelompok Islam, termasuk kalangan Nahdlatul Ulama (NU).
Resistensi keras ini bukan sekadar sentimen politik sesaat, melainkan berakar kuat pada sejarah represif rezim Orde Baru yang secara sistematis membatasi ruang gerak politik dan dakwah umat Islam demi stabilitas kekuasaan.
Anma Muniri, sejarawan muda Blitar alumni UIN SATU Tulungagung, menganalisis bahwa Soeharto memiliki ketakutan mendalam terhadap potensi kekuatan politik Islam yang dianggap dapat menyaingi ideologi negara.
Hal ini melatarbelakangi kebijakan fungsi partai Islam ke dalam PPP pada 1973 dan pemaksaan Asas Tunggal Pancasila.
“Adanya ketakutan karena, mau gak mau, NU sendiri kan basis massanya pesat. Dan itu nanti yang ditakutkan oleh Soeharto sampai munculnya asas tunggal 1985, UU tentang kemasyarakatan itu, enggak terlepas dari ketakutannya,” ungkap Anma dalam diskusi di kanal YouTube Bakul Kumpo.
Ketakutan rezim tersebut bermanifestasi pada pengawasan ketat hingga ke tingkat akar rumput. Aktivitas keagamaan seperti pengajian harus melewati prosedur perizinan yang berbelit melibatkan aparat militer, menciptakan suasana teror bagi para pemuka agama.
“Dulu ketika kita tanya kepada Mbah-mbah dulu, pada masa mudanya zaman Soeharto mau mengadakan pengajian aja itu butuh izin ke kantor koramil setempat,” tambah Anma.
Kombinasi pembatasan hak politik, pengawasan dakwah, hingga tragedi berdarah seperti Tanjung Priok dan isu pembantaian dukun santet yang menyasar kiai di Banyuwangi, membentuk trauma kolektif yang belum sembuh.
Inilah yang menjadi alasan fundamental mengapa kelompok Islam tetap bersikap kritis terhadap rehabilitasi nama Soeharto sebagai pahlawan.(Zul/Rid)
