Blitar, insanimedia.id – Komisi Informasi (KI) Jawa Timur menyebut bahwa pembangunan harus melibatkan masyarakat.
Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pembangunan menyertakan masyarakat untuk memasukkan usulan-usulan.
Tidak hanya itu, KI Jawa Timur menyebut dalam pembangunan Pemerintah wajib terbuka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat.
” Masyarakat berkah mengawasi, mentor, dan mengkritik dalam pembangunan,” ungkap Komisioner KI Jawa Timur, Yunus Mansur Yasin dalam Seminar Sosialisasi Perencanaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Hoax dan Ujaran Kebencian dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota Tahun 2024 di salah satu hotel di Kota Blitar, Jumat (22/11/2024).
Pria asli Madura ini menilai, bahwa bukan jamannya Pemerintah membuat kebijakan sendiri dan hanya melibatkan jajaran eksekutif. Untuk itu, perlu melibatkan unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
” Ada Musrenbang namun outputnya belum memuaskan,” tegasnya.
Yunus menyebut dalam demokrasi membutuhkan transparansi dengan masyarakat. Demokrasi yang memegang transportasi dan akuntabilitas akan diikuti dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
