Dairi, insanimedia.id — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara menilai kinerja DPRD Kabupaten Dairi mengalami penurunan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga legislatif daerah.
DPD KNPI Sumut melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Dairi. Hasilnya, DPRD dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti, bahkan cenderung mundur dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Pada fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Dairi tidak mampu menghasilkan peraturan daerah yang relevan dan berdampak bagi masyarakat. Kondisi ini mencerminkan rendahnya inisiatif serta kurangnya komitmen dalam menjawab persoalan nyata di tengah masyarakat.
Pada fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Dairi tidak menjalankan kontrol secara optimal terhadap jalannya pemerintahan daerah. DPRD tidak mengawasi secara serius berbagai isu publik seperti pengelolaan anggaran, pelayanan masyarakat, dan persoalan strategis daerah. Situasi ini memunculkan anggapan bahwa DPRD tidak berperan maksimal sebagai wakil rakyat dalam memastikan akuntabilitas pemerintah.
DPD KNPI Sumatera Utara juga menilai sebagian anggota DPRD lebih memprioritaskan perjalanan dinas dibandingkan kerja substantif. Perjalanan dinas yang seharusnya meningkatkan kapasitas dan menjadi sarana studi banding, justru berlangsung tanpa hasil yang jelas dan terukur.
Tingginya frekuensi perjalanan dinas tidak diikuti dengan peningkatan kinerja. DPRD tidak menghasilkan inovasi kebijakan maupun dampak nyata dari kegiatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan persepsi publik bahwa perjalanan dinas hanya sebatas formalitas administratif.
Arifatullah Manik, Fungsionaris DPD KNPI Sumatera Utara yang berasal dari Kabupaten Dairi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut.
“Sebagai putra daerah, saya merasa prihatin melihat kinerja DPRD Dairi hari ini. Fungsi legislasi tidak berjalan, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari keberadaan wakil rakyat. Ini adalah kemunduran yang serius,” tegas Arifatullah.
Ia menegaskan bahwa anggota DPRD harus memanfaatkan fasilitas negara untuk menghasilkan kerja nyata, bukan sekadar menjalankan agenda perjalanan dinas tanpa hasil.
“Rakyat tidak butuh formalitas. Rakyat butuh bukti kerja. Perjalanan dinas harus memiliki output yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, bukan sekadar agenda seremonial,” lanjutnya.
DPD KNPI Sumatera Utara mendesak DPRD Kabupaten Dairi segera melakukan evaluasi menyeluruh. DPRD diharapkan memperbaiki kinerja dan kembali menjalankan peran sebagai lembaga representatif yang berpihak pada kepentingan rakyat.
KNPI menegaskan akan terus mengawal serta mengkritisi kebijakan publik demi mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
