Oleh : Dara Sri Ariesti Rasyid – Kader HMI BADKO Jawa Timur
insanimedia.id – Kondisi keterwakilan perempuan di Kabinet Merah Putih pasca transisi dari Jokowi ke Prabowo menunjukkan penurunan yang signifikan.
Kita ketahui semua bahwasannya pada Kabinet Merah Putih, hanya ada 5 perempuan dari total 53 menteri, atau sekitar 9 persen. Ini jauh dari target 30% keterwakilan perempuan yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan.
Jumlah ini bahkan lebih rendah dibandingkan dengan kabinet di periode pertama kepemimpinan Jokowi, yang terdiri dari 26,47 persen menteri perempuan.
Pada periode berikutnya, jumlah menteri perempuan menurun menjadi 6 orang (17 persen). Kini, angka tersebut turun lebih jauh lagi hingga hanya 9 persen perempuan menjabat sebagai menteri.
Banyak aktivis memandang kondisi ini sebagai ironi, terutama karena upaya-upaya kesetaraan gender telah menjadi sorotan utama dalam beberapa tahun terakhir.
Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati, menyatakan bahwa ini merupakan bentuk pengabaian demokrasi dan bahwa perempuan memiliki kapasitas yang baik untuk memimpin.
Keterwakilan perempuan yang rendah ini juga berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Data statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan perempuan lebih tinggi dari laki-laki.
Perempuan menempati posisi krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan di tampuk tertinggi negara sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan.
(Opini ini merupakan pendapat asli penulis, terkait isi dan substansi materi bukan tanggungjawab INSANI MEDIA, namun sepenuhnya tanggungjawab penulis)
