Blitar, insanimedia.id — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar, Heru Tjahjono, menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral untuk mengejar target cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Hal ini menjadi poin utama dalam sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang digelar bersama BPJS Kesehatan di Kantor Kelurahan Wlingi, Kabupaten Blitar, Jumat (10/4/2026).
Agenda tersebut dihadiri oleh ratusan warga Kecamatan Wlingi yang antusias memahami hak dan kewajiban sebagai peserta jaminan kesehatan. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar Suswati, Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Blitar Heri Margono, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri Tutus Novita Dewi.
Dalam struktur piramida pelaporan, kehadiran para pemangku kebijakan ini menunjukkan pengawasan berlapis, mulai dari level pusat hingga daerah. Heru Tjahjono menegaskan bahwa keberlanjutan program JKN-KIS sangat bergantung pada efektivitas birokrasi dan kualitas layanan di lapangan yang harus dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
”Negara harus hadir memastikan tidak ada masyarakat yang takut berobat karena kendala biaya. Melalui fungsi pengawasan kami di DPR RI, kami terus mendorong agar BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas layanan dan memastikan distribusi kartu JKN-KIS tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” ujar Heru Tjahjono di hadapan warga.
Kualitas layanan tersebut, di sisi lain, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi administrasi masyarakat. Secara teknis, materi sosialisasi yang disampaikan oleh Ikke Yulia Pujiastuti dari BPJS Kesehatan Kabupaten Blitar menyoroti pentingnya pemutakhiran data kepesertaan guna menghindari kendala saat mengakses fasilitas kesehatan (faskes).
”Masyarakat perlu memahami bahwa gotong royong adalah prinsip utama program ini. Dengan memastikan status kepesertaan tetap aktif, warga tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu sesama. Kami mengimbau warga untuk rutin melakukan pengecekan data agar saat dibutuhkan, layanan medis bisa langsung diakses tanpa kendala administrasi,” jelas Ikke.
Paparan teknis tersebut direspon aktif oleh warga melalui sesi dialog yang mengungkap berbagai kendala lapangan, mulai dari antrean faskes hingga integrasi data kependudukan. Menanggapi dinamika tersebut, Heru Tjahjono menegaskan komitmennya untuk membawa temuan di Kelurahan Wlingi ini ke tingkat pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan nasional.
”Sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan ruang bagi kami untuk menyerap aspirasi langsung dari akar rumput. Catatan dari warga Wlingi hari ini akan saya bawa ke Jakarta sebagai bahan evaluasi dalam rapat kerja bersama kementerian terkait dan jajaran direksi BPJS Kesehatan,” tegas Heru dalam penutupnya.
Langkah konsolidasi ini diharapkan memperkuat koordinasi antara legislatif daerah dengan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan persoalan administratif warga secara cepat. Melalui keterbukaan informasi dan perbaikan data berkelanjutan, target perlindungan kesehatan yang inklusif bagi seluruh warga Kabupaten Blitar optimis dapat tercapai.
