Blitar, insanimedia.id – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo mulai merealisasikan program sosial berupa layanan cek kesehatan gratis dan pembagian makan siang bergizi bagi masyarakat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPC PDIP Purworejo yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati, Dion Agassi Setiabudi, membuka langsung kegiatan tersebut di Balai Desa Somono, Kecamatan Bagelen, Jumat (10/04/2026). Ketua DPRD Purworejo Tunaryo bersama jajaran pengurus partai dan anggota DPRD Provinsi HM Zainudin turut hadir dalam kegiatan ini.
Dion Agassi menyatakan bahwa kader partai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Pemerintah Desa Somono dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Petugas tidak hanya memberikan layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menyediakan makanan bergizi melalui dapur umum bagi warga.
“Kami memberikan layanan gizi melalui dapur umum. Harapannya, masyarakat bisa mengantisipasi gejala penyakit seperti gula darah tinggi atau kolesterol melalui deteksi dini,” ujar Dion di sela-sela kegiatan.
Petugas kesehatan melayani warga dengan berbagai pemeriksaan, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, kadar gula, kolesterol, serta penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT). Warga juga mendapatkan kesempatan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis.
Dion menegaskan bahwa kader PDIP di Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tanggal 10 setiap bulan. Kader akan menyasar seluruh kecamatan di Purworejo secara bergiliran.
“Ini instruksi Ibu Ketua Umum agar kader selalu hadir dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami akan melakukan safari setiap bulan di 16 kecamatan di Purworejo. Setelah Somono, bulan Mei mendatang kami jadwalkan di Desa Pakis Arum, Kecamatan Bruno,” tambahnya.
Pemerintah memilih Desa Somono sebagai lokasi kegiatan berdasarkan data prioritas penanganan kemiskinan serta kondisi akses wilayah yang masih terbatas.
Dion juga menanggapi kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemkab Purworejo yang mulai berlaku pada hari yang sama. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menghemat energi, khususnya penggunaan bahan bakar.
“Hanya maksimal 70% staf yang WFH. Pejabat Eselon II, III, Camat, Lurah, serta instansi pelayanan publik seperti Capil dan Perizinan tetap wajib masuk kantor,” tegasnya.
Pemerintah daerah menerapkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan WFH. Sistem absensi geotagging, laporan kerja berkala ke Kemendagri, serta rapat daring melalui Zoom dengan kamera aktif menjadi bagian dari mekanisme kontrol tersebut.
“Bagi yang tidak WFH, kami imbau ke kantor menggunakan sepeda atau jalan kaki jika jaraknya memungkinkan, guna mendukung gerakan hemat energi,” pungkas Dion.
