Blitar, insanimedia.id — Pemerintah resmi memutuskan tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun nonsubsidi pada awal April 2026, meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak mentah global menembus 90 dollar AS per barel. Pemerintah mengambil keputusan ini untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi domestik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi kebijakan tersebut sebagai mitigasi utama negara.
“Penyesuaian harga untuk BBM subsidi tidak ada penyesuaian naik ataupun turun. Artinya flat, masih pakai harga sekarang,” tegas Bahlil (1/4/2026).
Merespons langkah peredam kejut (shock absorption) dari pemerintah, Kaprodi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Andrean Permadi, menilai kebijakan ini sangat rasional dalam rentang waktu singkat. Ia menyebut penahanan harga dan pembatasan kuota pembelian BBM merupakan wujud kehati-hatian makro (macro-prudential).
“Dalam jangka pendek, saya menilai kebijakan ini tepat dan rasional, terutama untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Jika harga BBM naik di tengah ketidakpastian global, dampaknya bukan hanya pada transportasi, tapi pada ekspektasi inflasi,” ungkap Andrean saat diwawancarai insanimedia.id, Kamis (2/4/2026).
Meskipun ampuh menekan ekspektasi inflasi sesaat, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi risiko defisit yang mematikan jika kebijakan ini berlaku permanen. Pemerintah menanggung opportunity cost raksasa ketika dana pembangunan mengalir secara masif untuk menambal subsidi.
Terkait hal ini, Andrean mendesak pemerintah agar selalu transparan kepada publik mengenai sisa kapasitas fiskal negara. “Setiap rupiah yang dipakai untuk menambal harga BBM adalah rupiah yang hilang untuk membangun jembatan, sekolah, atau rumah sakit. Jika pemerintah memaksakan diri terlalu lama tanpa cadangan devisa yang kuat, kita berisiko mengalami defisit yang melampaui batas aman,” paparnya.
Guna mencegah jebolnya kas negara, masyarakat dan pemerintah harus segera merombak pola konsumsi energi dan menerapkan bauran kebijakan (policy mix). Andrean mendorong publik mengadopsi efisiensi konsumsi dan menggunakan transportasi massal, yang dapat pemerintah awali dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara makro, pemerintah wajib menyusun ulang prioritas alokasi anggarannya. “Dalam situasi tekanan global seperti saat ini, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan harga dan subsidi. Yang lebih fundamental adalah reorientasi struktur APBN agar lebih adaptif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai solusi konkret, Andrean merinci beberapa langkah strategis yang pemerintah perlu segera eksekusi:
– Reformasi Subsidi Berbasis Data: Pemerintah harus mengintegrasikan NIK dengan sistem digital agar penyaluran subsidi hanya menyentuh kelompok rentan secara akurat.
– Lindung Nilai (Hedging): Kementerian Keuangan wajib agresif melakukan kontrak lindung nilai terhadap harga minyak dunia guna mengunci biaya subsidi di level yang terprediksi.
– Kedaulatan Energi: Pemerintah perlu memanfaatkan krisis ini untuk memaksa percepatan transisi bioenergi dan kendaraan listrik demi memotong rantai ketergantungan impor minyak.
– Realokasi Anggaran Urgen: Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengalihkan daya tembak fiskal pada perlindungan daya beli sektor produktif, UMKM, dan stabilitas pangan nasional.
