SIDOARJO, insanimedia.id- Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I, Bambang Haryo Soekartono (BHS), terus memperkuat pemahaman kebangsaan masyarakat melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Kegiatan ini menjadi agenda kedelapan yang dilaksanakan BHS sebagai bagian dari peran konstitusionalnya sebagai anggota DPR RI sekaligus MPR RI, Kamis (25/12/2025).
Dalam kegiatan tersebut, BHS menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, sosialisasi ini merupakan mandat undang-undang yang harus dilakukan secara berkesinambungan.
“Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi ini merupakan amanat Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 yang wajib dijalankan oleh anggota MPR RI,” ujar Bambang Haryo Soekartono.
Ia berharap, peserta sosialisasi tidak hanya memahami materi yang disampaikan, tetapi juga mampu menularkan nilai-nilai kebangsaan tersebut di lingkungan masing-masing.
“Masyarakat yang hadir diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan nilai Empat Pilar, mulai dari keluarga, lingkungan RT dan RW, hingga komunitas yang lebih luas. Dengan begitu, nilai kebangsaan tidak berhenti di forum, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Akademisi Prof. Alim Basa Tualeka mengapresiasi konsistensi BHS dalam membangun komunikasi kebangsaan dengan konstituen. Ia menilai, sosialisasi Empat Pilar semakin relevan di tengah derasnya arus informasi digital yang berpotensi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kebangsaan.
“Di era media digital yang serba cepat, masyarakat sangat mudah terpapar informasi yang belum tentu benar. Forum sosialisasi seperti ini menjadi ruang penting untuk memperkuat konsensus dasar berbangsa dan bernegara,” ungkap Prof. Alim.
Menurutnya, penyebarluasan nilai Empat Pilar secara masif dapat menjadi instrumen strategis dalam mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan bangsa.
“Jika pemahaman kebangsaan kuat, masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan,” tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Sudarsono. Ia menilai, pertemuan langsung antara wakil rakyat dan masyarakat merupakan bagian penting dari praktik demokrasi yang sehat dan berimbang.
“Forum tatap muka seperti ini membuka ruang dialog dua arah. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung, dan wakil rakyat memiliki kewajiban moral untuk memperjuangkannya,” ujarnya.
Sudarsono menegaskan bahwa Sosialisasi Empat Pilar bukan sekadar agenda formal, melainkan wadah silaturahmi kebangsaan yang harus terus dijaga keberlanjutannya.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban anggota DPR kepada rakyat. Melalui forum ini, kebijakan negara diharapkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Bambang Haryo Soekartono optimistis kesadaran kebangsaan masyarakat akan semakin kokoh sebagai modal utama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
