SIDOARJO, insanimedia. id- Suara petani dan nelayan Kabupaten Sidoarjo menggema dalam forum silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono.
Mereka menyampaikan langsung berbagai persoalan krusial, mulai dari kebutuhan bibit, serangan hama, distribusi BBM, hingga dampak lumpur Lapindo terhadap hasil tangkapan.
Gatot, salah satu petani yang hadir, mengaku forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi petani untuk berbicara tanpa sekat.
“Alhamdulillah, ini kegiatan yang sangat positif. Petani bisa lebih dekat dan menyampaikan keluhan-keluhan kepada beliau. Sekarang pupuk harganya lebih baik dan hasil pertanian lebih maksimal,” ujarnya, Kamis 5 Maret 2026.
Menurut Gatot, tantangan terbesar petani saat ini bukan hanya soal pupuk, tetapi juga ketersediaan bibit berkualitas dan penanganan hama yang kerap menggerus hasil panen.
Hal senada disampaikan Misbah, perwakilan nelayan dari Desa Gisik Cemandi. Ia menyoroti persoalan distribusi BBM hingga dampak lumpur Lapindo yang dinilai memengaruhi kualitas perairan dan hasil tangkapan, terutama komoditas kerang.
“Beliau selalu peduli dengan nelayan. Mulai dari kesulitan BBM sampai pemberantasan nelayan ilegal. Nelayan merasa lebih nyaman dan aman karena dipedulikan,” kata Misbah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Bambang Haryo Soekartono, yang akrab disapa BHS, menegaskan seluruh masukan akan dibawa ke rapat Paripurna DPR RI sebagai bahan perjuangan kebijakan di tingkat pusat.
“Begitu banyak aspirasi yang kita terima. Ini akan kita bawa ke rapat-rapat Paripurna agar petani dan nelayan di Sidoarjo bisa betul-betul sejahtera,” tegasnya.
BHS menyebut, potensi lahan produktif di Sidoarjo masih mencapai sekitar 18 ribu hektare. Potensi ini, kata dia, harus dioptimalkan melalui dukungan penuh pemerintah, terutama dalam penyediaan bibit dan pengendalian hama.
“Saya sudah sampaikan ke Dirjen, bibit harus 100 persen dari pemerintah. Hama itu bukan tugas petani lagi, melainkan tugas pemerintah. Membasmi tikus, burung, dan sebagainya agar petani fokus menanam dan panen. Kita harapkan bisa tiga kali panen dalam setahun,” ujarnya.
Di sektor kelautan, BHS juga menyoroti persoalan lumpur Lapindo yang disebut kini lebih banyak berbentuk lumpur daripada air, sehingga dikhawatirkan mengotori lingkungan perairan nelayan.
“Kalau memang mengandung zat berbahaya atau mengganggu, harus dihentikan. Harus ada penyaringan agar yang keluar benar-benar air, bukan lumpur,” katanya.
Ia menambahkan, sedimentasi serta kemungkinan kandungan zat berbahaya perlu diperiksa secara menyeluruh. Apabila terbukti merugikan nelayan, maka perlu langkah tegas agar aliran lumpur tidak langsung masuk ke sungai maupun laut.
Melalui forum dialog tersebut, isu kesejahteraan petani dan nelayan Sidoarjo kembali mengemuka. Aspirasi tentang bibit gratis, pengendalian hama oleh pemerintah, distribusi BBM nelayan, hingga penanganan dampak lumpur Lapindo menjadi catatan penting yang berpotensi mendorong kebijakan konkret di tingkat nasional.
