Blitar, insanimedia.id – Komisi 2 DPRD Kota Blitar meminta pada Pemerintah Kota Blitar untuk tetap membuka Pasar Hewan Dimoro, di Kelurahan Sukorejo, Kota Blitar.
Meski wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat ini menjangkiti binatang ternak seperti sapi di sejumlah daerah.
Bahkan beberapa pasar hewan di daerah lain, seperti di Kabupaten Tulungagung, Kediri, dan Pacitan sudah tutup akibat adanya PMK.
Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo saat mendengarkan pendapat para pedagang sapi di Pasar Hewan Dimoro mengatakan, bahwa pasar hewan menjadi tumpuan penghidupan bagi banyak orang.
Pedagang dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli sapi di pasar hewan. Perputaran ekonomi juga terjadi yang cukup tinggi saat di Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar.
“Harus dibuka terus, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan kalau sebelumnya mereka (pedagang) bisa laku 2 sampai 4 ekor sapi kalau tidak lalu. Apalagi mereka sudah menanggung biaya transportasi,” tegas Yohan di Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar, Kamis (09/01/2025).
Sebagai solusi Ia meminta pada Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan penyemprotan disinfektan bagi sapi yang masuk ke Pasar Hewan Dimoro.
Ini salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus PMK yang menyerang sapi masuk ke Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar.
Selain itu, ada upaya khusus bagi Pemerintah Kota Blitar untuk memberikan vaksin bagi peternak sapi warga Kota Blitar.
Saat ini ada sekitar 900 peternak sapi di Kota Blitar. Menurut perhitungannya akan membutuhkan biaya sekitar Rp 150 juta sampai Rp 200 juta untuk vaksin sapi di Kota Blitar.
Selain itu, anggaran ini untuk penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus PMK di Pasar Hewan Dimoro Kota Blitar.
Yohan juga meminta pada pemerintah daerah lain untuk segera melakukan vaksinasi terhadap sapi di daerahnya masing-masing.
Menurutnya, dengan vaksinasi secara maksimal dapat mencegah penyebaran virus PMK di berbagai daerah.
“Sampai saat ini vaksin PMK yang gratis dari Provinsi sampai saat ini masih belum turun,” tegasnya.
Komisi 2 DPRD Kota Blitar mendorong pada Pemerintah Provinsi untuk segera menurunkan vaksin PMK ini.
