Blitar, insanimedia.id – Saat ini pemerintah tegas untuk menghentikan impor bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, dan jagung. Pemerintahan Prabowo Subianto akan bertekad menghentikan impor pada tahun ini.
Presiden Republik Durian, Anna Luthfie menilai, menghentikan impor secara langsung merupakan langkah yang kurang tepat. Ia menilai, lebih baik pemerintah meningkatkan produktivitas kebutuhan pokok secara bertahap.
Saat produktivitas meningkat dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri, pemerintah wajib menghentikan impor bahan kebutuhan pokok. “Stop impor itu cara berfikir yang melompat, karena yang lebuh penting meningkatkan dulu produktivitasnya,” tegasnya.
Politikus yang kini menekuni perkebunan khususnya durian ini mengaskan, bahwa pemerintah tidak menaikan jumlah impor sebesar 29 juta ton untuk seluruh kebutuhan merupakan langkah kongkrit. Apalagi adanya peningkatan produktivitas bahan kebutuhan pokok merupakan langkah yang tidak kalah penting.
Ia menyayangkan, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas bahan kebutuhan pokok dengan cara alih fungsi lahan. Apalagi saat ini konsumsi beras justru turun dan digantikan oleh gandum yang juga produk impor.
“Sagu dan ketela pengganti beras saat ini harus dipacu, saat ini tidak menjadi konsen pemerintah,” tegasnya.
Dikatakannya, dari tahun ke tahun produktivitas beras turun. Pada 2012 lalu produktivitas turun 0,9 juta ton. Pada 2015-2019 produktivitas beras kembali turun 1,5 juta ton setiap tahunya.
Lahan pertanian juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2019 hingga 2021 lahan pertanian turun i juta haktare. Pada 2019 lalu sekitar 8,4 juta hektare menjadi 7,4 haktare. “Turunnya ini karena alih fungsi lahan,” tegasnya.
Ia meminta pada pemerintah untuk meningkatkan kualitas benih untuk meningkatkan produktivitas bahan kebutuhan pokok. Menurutnya, saat ini produktivitas padi untuk satu haktare baru berkisar 6-7 ton. Untuk itu, dengan bibit yang unggul diharapkan dalam setipa haktare hasilnya bisa mencapai 10-12 ton.
Selain itu, pemberian bantuan peralatan untuk meningkatkan kinerja petani juga menjadi hal yang penting. Ia juga meminta pada pemerintah agar petani tidak disibukkan dengan mencari pupuk, apalagi pupuk yang mahal.
“Petani jangan disibukkan dengan mencari pupuk. Lebih baik pupuk dikelola oleh koperasi yang anggotanya para petani,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan produksi beras nasional sebesar 32,8 juta ton pada tahun 2025. Angka ini naik 8,1% dibandingkan proyeksi produksi beras nasional tahun 2024 yang mencapai 30,34 juta ton. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di tahun 2025.(oby)
