Blitar, insanimedia.id – Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang digadang-gadang menjadi penyelamat ekonomi desa kini tengah menjadi sorotan tajam para penggerak ekonomi di daerah.
Meski ambisinya luar biasa dengan target 80.000 koperasi se-Indonesia, realita di lapangan justru memicu kekhawatiran akan potensi gagal bayar hingga tata kelola yang dianggap “setengah matang”.
Aktivis Perempuan sekaligus pelaku usaha di Kota Blitar, Yunita Rohmah AS, mengungkapkan bahwa kegagalan KMP bukan hanya soal angka di atas kertas, tapi menyangkut kredibilitas negara.
Jika proyek ini tumbang, perbankan yang telah menyuntikkan modal triliunan rupiah akan menghadapi risiko kerugian yang masif.
”Secara politis, kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin turun. Saat ini saja, beberapa teman di KMP merasa di-prank oleh pemerintah karena mekanisme kerja yang tidak jelas,” ujar Yunita saat memberikan keterangan, Sabtu (10/1/2026).
Menurutnya, keluhan soal model bisnis yang kabur bahkan masih santer terdengar pasca bimbingan teknis (Bimtek) dilakukan.
Ketidakjelasan ini diperparah dengan proses rekrutmen pengurus yang terkesan mendadak dan tidak berbasis kompetensi.
Hal ini berisiko menghambat distribusi produk UMKM lokal Blitar ke pasar yang lebih luas. Tanpa SDM yang mumpuni, koperasi hanya akan menjadi wadah formalitas tanpa produktivitas nyata yang mampu menekan inflasi.
Untuk menyelamatkan cita-cita ekonomi kerakyatan ini, Yunita menekankan perlunya langkah darurat dari pemerintah pusat dalam membenahi kapasitas pengelola di daerah. Karena sebagian besar koperasi sudah mengantongi akta notaris, maka penguatan kualitas manusia menjadi harga mati.
”Perlu ada tim training dari pusat sebagai langkah mengawal SDM yang terkesan seadanya. Selain itu, mekanisme dan model bisnis harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lokal,” tegas sosok pengusaha muda Blitar tersebut.
