Blitar, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat paripurna pada Rabu (10/9/2025). Agenda utama rapat kali ini adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sesi penyampaian pandangan fraksi berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, dihadiri pimpinan dewan, anggota legislatif, serta perwakilan eksekutif. Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan masukan dan sorotan terhadap rancangan perubahan APBD yang diajukan pemerintah daerah.
Isu-isu yang mencuat beragam, mulai dari dorongan peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan, pemerataan pembangunan infrastruktur, hingga perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Beberapa fraksi juga menyoroti perlunya penguatan komunikasi antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menegaskan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan antarfraksi, semuanya tetap bermuara pada tujuan yang sama, yakni kepentingan masyarakat. Ia juga meluruskan bahwa dinamika dalam forum dewan tidak bisa dimaknai sebagai hambatan.
“Setiap fraksi punya catatan masing-masing, tetapi benang merahnya jelas: semuanya untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Itu yang perlu digarisbawahi, lalu Bukan berarti DPRD menghambat jalannya pembahasan. Justru kami ingin komunikasi dengan eksekutif semakin baik, supaya hasil pembahasan lebih maksimal dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Menurut Supriadi, perbedaan pendapat adalah bagian sah dari mekanisme demokrasi. Namun, pada akhirnya akan selalu dicari titik temu melalui musyawarah.
“Perbedaan itu wajar, tapi kita harus menutupnya dengan kesepakatan bersama. Dengan begitu, hasil keputusan menjadi lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selanjutnya, Bupati Blitar bersama jajaran eksekutif dijadwalkan memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna berikutnya. Jawaban tersebut sekaligus menjadi pijakan lanjutan dalam pembahasan perubahan APBD 2025. (Adv/riz)
