insanimedia.id – Rabu, 17 September 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak jajaran kabinetnya. Sebelas pejabat dilantik di Istana Negara, mengisi posisi menteri, wakil menteri, dan jabatan strategis di lingkaran dalam istana. Langkah ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah reshuffle ini sekedar pengisian kursi kosong, ataukah strategi konsolidasi politik untuk menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks?
Wajah Baru di Kabinet
Djamari Chaniago ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan. Erick Thohir, yang sebelumnya Menteri BUMN, kini menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Di jajaran wakil menteri, Afriansyah Noor, Rohmat Marzuki, dan Farida Faricha masing-masing mengisi pos Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Kehutanan, dan Koperasi.
Sarah Sadiqa dipercaya sebagai Kepala LKPP, lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Lingkaran istana juga diperkuat oleh Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Sonny Sanjaya dan Naniek S Dayang sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan reformasi Polri, serta Muhammad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Rekam Jejak dan Tantangan
Sebagian besar pejabat baru memiliki pengalaman panjang dan reputasi yang mapan. Erick Thohir dikenal sebagai pengusaha sukses dan figur yang memahami dunia olahraga internasional. Tantangannya adalah memperkuat Kemenpora, yang selama ini dinilai kurang konsisten dalam kebijakan jangka panjang.
Djamari Chaniago, sebagai Menko Polkam, menghadapi tugas berat menjaga stabilitas politik dan keamanan di tengah ancaman radikalisme, konflik sosial, dan dinamika politik yang fluktuatif. Muhammad Qodari, Kepala Staf Kepresidenan, membawa pengalaman sebagai analis politik dan pengamat opini publik. Perannya sangat strategis dalam membantu presiden merumuskan kebijakan yang responsif dan adaptif.
Sarah Sadiqa di LKPP memiliki pekerjaan berat: mengawal transparansi dan modernisasi pengadaan pemerintah agar lebih efisien dan bebas dari praktik korupsi. Ahmad Dofiri, mantan pejabat tinggi kepolisian, diharapkan memberi masukan penting untuk reformasi Polri dan memastikan lembaga kepolisian lebih profesional dan akuntabel.
Antara Akomodasi Politik dan Efektivitas
Reshuffle ini juga mencerminkan kebutuhan Presiden Prabowo melakukan konsolidasi politik, terutama untuk menjaga dukungan di parlemen dan partai koalisi. Masuknya beberapa nama dengan afiliasi politik jelas menunjukkan arah akomodasi.
Namun, rakyat pastinya punya harapan besar agar reshuffle bukan sekedar alat politik. Meritokrasi dan efektivitas kerja pejabat harus tetap dijaga. Nama-nama baru diharapkan dapat merespons kebutuhan rakyat, bukan hanya menempati kursi formal. Kinerja nyata menjadi ukuran utama keberhasilan reshuffle ini.
Tiga Tantangan Utama
Pertama, stabilitas politik dan keamanan. Menko Polkam akan menjadi sorotan dalam merespons berbagai isu, mulai ancaman siber, konflik agraria, hingga dinamika politik yang memanas.
Kedua, komunikasi publik. Era digital membuat informasi pemerintah mudah dipelintir. Angga Raka Prabowo dan Muhammad Qodari memiliki tugas penting membangun komunikasi yang transparan dan persuasif, serta menjaga kredibilitas pemerintah di mata publ Dari LKPP hingga Badan Gizi Nasional, rakyat pastinya berharap banyak adanya reformasi nyata, bukan hanya retorika. Peningkatan kualitas pengadaan, distribusi gizi, dan modernisasi koperasi menjadi agenda mendesak yang membutuhkan keberanian, integritas, dan kolaborasi lintas kementerian.
Momentum Yang Baik Sekaligus Ujian Berat
Reshuffle kabinet adalah sinyal bahwa Presiden Prabowo berupaya menata ulang mesin pemerintahannya untuk lebih efektif. Namun, reshuffle juga menjadi ujian kepemimpinan. Rakyat akan menilai apakah pejabat baru mampu memperbaiki birokrasi yang lamban, meningkatkan koordinasi antar kementerian, dan menghadirkan reformasi yang konkret.
Bagi pejabat yang baru dilantik, waktu bekerja adalah sekarang. Rakyat tidak menunggu janji, tetapi hasil nyata. Bila reshuffle hanya sekedar akomodasi politik, kepercayaan publik bisa terkikis. Tetapi jika dijalankan dengan visi reformasi yang jelas, reshuffle ini berpotensi menjadi momentum lahirnya kebijakan yang efektif dan berpihak pada rakyat.
(Selamat Bertugas Para Pejabat Baru. Belajarlah Dari Pengalaman Yang Kemaren, dan Hiduplah Sederhana, Hindari Pamer Kemewahan).
