Blitar, insanimedia.id – Kekhawatiran pasar terhadap independensi otoritas moneter memasuki babak baru. Mahkamah Agung resmi melantik Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada Senin, (9/2/2026) lalu.
Pelantikan ini memformalkan posisi keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut di Thamrin, menggantikan Juda Agung yang bergeser kursi menjadi Wakil Menteri Keuangan.
Respons pasar keuangan terlihat dingin, bahkan cenderung defensif. Data perdagangan mencatat aksi jual bersih (net sell) investor asing mencapai Rp 11,02 triliun sepanjang awal tahun hingga Februari 2026.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi tajam hingga 8,23 persen secara year-to-date.
Di pasar valuta, Rupiah masih tertahan di level psikologis Rp 16.800 per dolar AS, setelah sempat tersungkur ke posisi terendah Rp 16.977 pada puncak kepanikan pasar, 21 Januari lalu.
Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Qithfirul Aziz, menilai fenomena “tukar guling” jabatan antara Thomas dan Juda Agung ini menyalakan alarm bahaya bagi meritokrasi lembaga negara.
”Secara prosedural pengangkatan ini mungkin konstitusional, namun secara etika politik memicu tanda tanya besar. BI seharusnya diisi pakar moneter murni yang tumbuh dari rahim profesionalisme, bukan sekadar ruang transisi politik,” ujar Aziz, Selasa, (10/2/2026).
Pelaku pasar menyoroti risiko kaburnya batas antara kebijakan fiskal dan moneter. Dengan latar belakang Thomas sebagai politisi partai penguasa, muncul kekhawatiran BI akan dipaksa melakukan burden sharing berlebih untuk mendanai program populis pemerintah, seperti makan bergizi gratis.
Jika ini terjadi, bank sentral berisiko kehilangan otonomi dalam mengambil keputusan tak populer—seperti menaikkan suku bunga—demi stabilitas jangka panjang.
”Pelemahan Rupiah bukan semata karena sosok Thomas, melainkan sinyal ketidakpastian pasar. Investor asing menarik modal karena ragu BI masih otonom,” tambah Aziz.
Aziz mendesak Thomas membuktikan kapasitasnya dengan bekerja dua kali lebih keras demi menepis stigma “titipan istana”.
Pemerintah pun diminta menjamin tidak ada intervensi terhadap Dewan Gubernur BI. ”Independensi Bank Indonesia adalah harga mati. Kita tidak boleh membiarkan teknokrasi kalah oleh hegemoni politik,” tegasnya.
