Blitar, insanimedia.id – Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali bergaung di Senayan.
Di atas kertas, pengamat politik Adi Prayitno memprediksi gagasan ini hampir pasti mulus terealisasi.
Mayoritas partai politik di parlemen, kecuali PDI Perjuangan, memberikan sinyal lampu hijau.
Namun, manuver elit politik ini menabrak tembok tebal aspirasi publik yang terekam jelas dalam data statistik. Paradoks antara keinginan elit dan kehendak rakyat terlihat mencolok.
Survei Litbang Kompas menunjukkan penolakan masif dari lima generasi pemilih. Resistensi paling keras datang dari Generasi Z, di mana 89,5 persen responden bersikukuh agar hak suara mereka tak diamputasi.
Bahkan, generasi Baby Boomers yang paling konservatif pun, 64,3 persen di antaranya tetap menginginkan pemilihan langsung.
Publik menilai, alasan tingginya biaya politik (high cost politics) yang kerap didengungkan sebagai pembenar perubahan sistem, hanyalah dalih untuk melanggengkan transaksi politik di ruang tertutup.
Di tingkat daerah, keresahan serupa mulai menjalar.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar, Khabib Mulya Ajiwidodo, mengingatkan bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan esensi demokrasi.
Menurutnya, persoalan biaya tinggi seringkali bukan bersumber dari sistem pemilihannya, melainkan praktik mahar politik yang subur di kalangan elit partai.
”Wacana ini perlu dikaji saksama. Setiap perubahan sistem harus bertujuan memperbaiki substansi demokrasi, bukan mengurangi kedaulatan rakyat,” ujar Khabib, Kamis, (22/01/2026).
Baginya, memindahkan pemilihan ke DPRD tanpa membenahi integritas partai hanya akan memindahkan lokasi transaksi dari rakyat ke segelintir anggota dewan.
Pemerintah dan DPR belakangan memutuskan untuk tidak memprioritaskan pembahasan revisi UU Pilkada tahun ini.
Langkah mundur ini ditafsirkan sebagian pihak sebagai pola klasik “cek ombak” ala pemerintahan baru. Kebijakan yang sensitif dilempar ke publik, lalu ditarik kembali saat resistensi menguat.
Khabib menilai langkah penundaan ini sebagai bentuk kewaspadaan politik pemerintah. Isu ini dianggap terlalu berisiko jika dipaksakan di masa transisi kekuasaan.
“Isu Pilkada dinilai sensitif karena menyentuh kepentingan elite dan stabilitas daerah, sehingga berpotensi menimbulkan gejolak politik jika dipaksakan,” kata Khabib menutup pembicaraan.
