Blitar, insanimedia.id — Efisisensi berdampak pada sejumlah sektor yang sebelumnya sudah diprogramkan oleh pemerintah, baik dari pusat hingga ke daerah. Efisiensi ini karena jumlah transfer ke daerah (TKD) berkurang ratusan miliar dari biasanya yang diterima dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar optimistis kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu penanganan kedaruratan bencana di wilayah Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2026.
BPBD memastikan pelayanan kebencanaan tetap berjalan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Wahyudi, ST, MM, mengatakan pihaknya terus berupaya menjalin sinergi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar pelayanan kebutuhan dasar kebencanaan dapat tetap terpenuhi dengan baik.
“Tentunya kalau anggaran yang ada di BPBD Kabupaten Blitar tetap berusaha dengan BPBD Provinsi Jatim dan BNPB, mudah-mudahan dengan efisiensi kekuatan bisa sampai akhir tahun 2026, dan bisa melayani kebutuhan dasar kebencanaan dengan baik,” ujar Wahyudi.
Selain itu, Wahyudi menegaskan BPBD Kabupaten Blitar juga terus menjalin koordinasi dengan OPD teknis lainnya dalam upaya pemecahan dan penanganan setiap kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Blitar.
“Sebagai koordinasi dengan OPD teknis lain, untuk pemecahan kejadian bencana di Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Wahyudi menyampaikan, anggaran yang disiapkan untuk kegiatan kedaruratan bencana pada tahun ini sekitar Rp300 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung operasional kedaruratan, termasuk kebutuhan penanganan cepat di lapangan.
BPBD berharap, dengan pengelolaan yang baik, seluruh kebutuhan operasional kebencanaan dapat terpenuhi sesuai kebutuhan di lapangan. “Tahun anggaran ini akan dikelola dengan baik, semoga akan terpenuhi,” jelasnya.
Apabila di kemudian hari kebutuhan anggaran meningkat, BPBD Kabupaten Blitar juga siap melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk memastikan dukungan penanganan bencana tetap terjaga. “Kita akan berkoordinasi dengan BPKAD dan TAPD jika anggaran kita butuh lagi,” pungkas Wahyudi.
