Blitar, insanimedia.id – Pernyataan Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, yang menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada posisi lebih mendesak ketimbang pembukaan lapangan kerja, memantik diskursus publik.
Narasi pemerintah yang berfokus pada penanganan kelaparan melalui infrastruktur sosial ini dinilai kontradiktif dengan realitas di lapangan, khususnya pasca tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat ketidakmampuan membeli perlengkapan sekolah.
Kasus di NTT tersebut seolah menjadi antitesis bagi prioritas anggaran negara.
Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan melontarkan kritik keras bahwa dana yang seharusnya menjamin hak dasar pendidikan anak, kini tersedot untuk program populis.
Senada dengan keresahan tersebut, akademisi sekaligus Dosen Psikologi Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Hengki Hendra Pradana, menilai pemerintah perlu meninjau ulang tata kelola prioritas anggaran.
Hengki menegaskan bahwa pendidikan seharusnya menempati pos investasi tertinggi karena dampaknya yang bersifat jangka panjang.
Ia menyoroti pentingnya aksesibilitas biaya pendidikan dan kesejahteraan guru dibandingkan sekadar program konsumsi harian.
”Saya lebih sepakat jika anggaran tersebut diberdayakan ke ranah pendidikan, mengingat peserta didik dan pendidik adalah investasi jangka panjang. Pendidikan harus terjangkau semua kalangan untuk memutus rantai putus sekolah, serta menjamin pemerataan melalui beasiswa akademik maupun non-akademik,” ujar Hengki saat ditemui di Blitar, Senin, (9/2/2026).
Lebih jauh, Hengki membedah komparasi antara urgensi MBG dan lapangan kerja.
Kendati mengakui bahwa program makan gratis memberikan dampak positif bagi daerah tertinggal dan membuka celah pekerjaan baru di sektor kuliner, ia menyanggah jika program tersebut dianggap lebih krusial daripada penciptaan lapangan kerja yang luas.
”Masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang kompleks. Jika klaimnya MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja secara umum, saya kurang sepakat,” tegasnya.
Polemik ini kian meruncing akibat implementasi di lapangan yang kerap kali tidak sesuai standar.
Hengki menyoroti viralnya berbagai temuan menu tak layak di media sosial yang menjadi bensin bagi argumen kontra-pemerintah.
Menurutnya, perdebatan pro dan kontra adalah keniscayaan, namun kualitas eksekusi menjadi penentu legitimasi program tersebut di mata publik.
Sebagai solusi jalan tengah, Hengki menyarankan pemerintah untuk menerapkan sistem distribusi yang lebih ketat dan terarah.
Evaluasi sasaran penerima manfaat menjadi kunci agar anggaran negara tidak habis pada satu pos belanja konsumtif semata.
”MBG sebaiknya didistribusikan secara spesifik ke sektor yang benar-benar membutuhkan agar tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran tidak terkonsentrasi di satu titik, melainkan dapat didistribusikan ke program penunjang pendidikan lain yang lebih esensial,” pungkas Hengki.
