Blitar, Insanimedia.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Pemkab Blitar, Senin (10/11/2025) pagi.
Unjuk rasa ini digelar menyoroti minimnya penyerapan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. Tidak tanggung-tanggung, GPI menyebut pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar Nol bahkan sepi seperti di kuburan.
Poster satire ini terpampang besar di spanduk yang dibentangkan selama aksi unjuk rasa. Aksi bentuk kekecewaan GPI yang dulu mendukung calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pasangan Rijanto-Beky Herdihansah (Rizky).
Ketua GPI, Jaka Prasetya atau yang akrab disapa Joko ini menilai pemerintah periode ini tidak lebih baik dari pemerintah sebelumnya. “Kita bukan tim sukses, tapi karena visi dan misinya sama,” tegas GPI dalam orasinya.
Janji politik saat Pilkada untuk meningkatkan infrastruktur hingga setahun pemerintahan Rijanto-Beky belum sepenuhnya terwujud. Joko juga menilai bahwa anggaran yang saat ini tersedia tidak terserap dengan baik.
Tidak hanya itu, GPI juga menyoroti anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini masih mengendap dan tidak terdistribusi untuk infrastruktur. Padahal ada tambahan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Seluruh anggaran yang sebelumnya digunakan untuk pokir kini dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. “Anggaran sudah tersedia, APBD perubahan dan Pokir anggota dewan juga dirampas untuk infrastruktur, faktanya mana ?,” tegas Joko.
Ia juga khawatir bahwa waktu 1,5 bulan yang tinggal tersisa pada tahun ini tidak cukup menyelesaikan proyek. Apalagi kondisi cuaca saat ini juga tidak mendukung untuk pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, jika proyek dipaksakan untuk memenuhi penyerapan anggaran hasilnya tidak akan maksimal. Untuk itu, ia meminta pada Dinas PUPR untuk tidak mencairkan anggaran bagi pelaksanaan proyek jika pekerjaannya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
Untuk itu, GPI memberikan empat tuntutan dalam aksi ini, berikut tuntutannya :
- Menuntut keterbukaan anggaran rakyat yang tidak pernah tahu hasilnya
- Menuntut pertanggungan jawaban Dinas PUPR untuk implementasi penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur.
- Menunggu aksi nyata dari Dinas PUPR Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur.
- Apabila diakhiri tahun anggaran 2025 dipaksakan melakukan kegiatan perbaikan infrastruktur akan kami kawal sampai kontraktor pekerja jelek harus loss total tidak dibayar.
Setelah dari Dinas PUPR Kabupaten Blitar, masa kemudian melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Blitar dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. (Oby/Rid)
