Blitar, insanimedia.id – Kebijakan pemerintah membentuk Koperasi Merah Putih (KMP) menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia melontarkan kritik tajam. CORE Indonesia menyebut program Koperasi Merah Putih bukan solusi, melainkan ancaman baru bagi stabilitas ekonomi desa.
CORE memperingatkan bahwa pemaksaan kebijakan ini justru akan menjebak desa dalam “jebakan lembaga ganda”. Menurut CORE, duplikasi fungsi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat membingungkan masyarakat dan aparatur desa.
Hal ini dikhawatirkan akan memperlemah efektivitas kebijakan ekonomi desa yang telah dibangun bertahun-tahun, berpotensi menciptakan inefisiensi dan tumpang tindih dalam pengelolaan sumber daya.
Di sisi lain, M. Iqbal Baihaqi, pengamat politik dan dosen Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, gagasan Koperasi Merah Putih yang digagas oleh Bapak Prabowo Subianto adalah visioner. Ia berpendapat bahwa koperasi adalah “soko perekonomian asli masyarakat Indonesia”.
Ia meyakini bahwa jika koperasi dikelola dengan benar, ekonomi Indonesia dapat bangkit, dimulai dari tingkat desa di mana koperasi tersebut berada dan berdiri.
Menanggapi anggapan bahwa Koperasi Merah Putih tidak terlalu penting dan lebih baik mengembangkan BUMDes, Iqbal justru melihat potensi sinergi antara keduanya.
”Jika anggapan Koperasi Merah putih ini tidak terlalu penting dan lebih baik mengembangkan BUMDes, bukannya ketika ada keduanya bisa sinergi untuk pemberdayaan desa, ” ungkapnya. (Bim)
