Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten Blitar terus mempercepat pembangunan Perhutanan Sosial melalui Integrated Area Development (IAD). Perhutanan sosial dapat meningkatkan hasil pertanian.
Bupati Blitar, Rijanto, menyampaikan bahwa kebijakan kehutanan telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029. Program ini untuk mendukung misi peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis agropolitan serta agroforestri menuju agroindustri.
“Dalam rangka transformasi perhutanan sosial, Pemkab Blitar telah memfasilitasi pengusulan transformasi 26 LMDH (25 KTH dan 1 lembaga desa),” ujarnya.
Hingga 2025, telah diterbitkan 20 SK Perhutanan Sosial, termasuk 18 hasil transformasi dan 2 SK baru, menjadikan Blitar salah satu daerah dengan progres transformasi cukup baik di Jawa Timur. Meski demikian, masih terdapat 21 usulan transformasi yang belum terbit dan beberapa wilayah belum mengajukan permohonan.
Bupati Rijanto menambahkan perlunya koordinasi lintas sektor, pendampingan bagi pemegang izin, dan dukungan anggaran untuk tata batas, agar pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial dapat optimal.
“Pemkab Blitar juga tengah mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui Perumda PENA di area KHDPK seluas 400 hektare, dengan rencana pembangunan rest area dan pemanfaatan aset tanah untuk TPA”, tambahnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani, S.Si., M.T. menjelaskan bahwa IAD merupakan strategi kolaborasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat perhutanan sosial, NGO, akademisi, dan dunia swasta untuk menyusun dokumen aksi terpadu pengembangan wilayah berbasis perhutanan sosial.
“Kabupaten Blitar luar biasa karena perhutanan sosial sudah masuk dalam RPJMD, sehingga audiensi ini bisa langsung menindaklanjuti program”, ungkapnya.
Catur Endah menambahkan, potensi hilirisasi komoditas unggulan seperti kopi dan cokelat, serta wisata alam dan ekowisata, dapat dikembangkan melalui integrasi agroforestry dan program ekowisata. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai tambah produk dan skala ekonomi masyarakat perhutanan sosial di Kabupaten Blitar.
Audiensi akan berlanjut dengan FGD dan sosialisasi percepatan pembentukan IAD, yang diharapkan memperkuat kolaborasi lintas pihak dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan. (Riz)
