Blitar, insanimedia.id – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin baru saja melontarkan pernyataan yang membuat semua orang terkejud terkait Wakilnya, Elim Tyu Samba. Mas Ibin menyebut Elim yang sebagai Wakil Wali Kota sebagai “pembantu” dalam pemerintahan.
Melansir sejumlah media, pernyataan ini dikeluarkan Ibin saat berkumpul dengan sejumlah awak media dan tokoh masyarakat di Istana Gebang, Kota Blitar, Selasa (14/10/2025) kemarin.
Pernyataan inipun menuai kritik dari sejumlah tokoh yang ada di Blitar. Banyak yang menilai pernyataan tersebut merendahkan posisi wakil kepala daerah dan mencerminkan pandangan yang tidak sejalan dengan prinsip kemitraan dalam sistem demokrasi.
Ketua Ratu Adil sekaligus pendiri Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H., C.Me., Sp.Ptn., CPLA, CCD menilai, gaya kepemimpinan yang menempatkan wakil kepala daerah sebagai bawahan adalah bentuk kesalahpahaman terhadap makna demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Masyarakat Kota Blitar berhak mendapatkan pemimpin, bukan sekadar sosok yang mengawasi sambil melihat ‘pembantu’ bekerja. Demokrasi itu kerja sama, bukan ajang drama egois,” sindir Mohammad Trijanto, Rabu (15/10/2025).
Trijanto menandaskan, bahwa jika seorang wali kota ingin dianggap sebagai maestro pemerintahan, harus memahami bahwa kemitraan adalah kunci sukses kepemimpinan daerah, bukan sekadar menjadi “pemeran tunggal” di panggung kekuasaan.
“Kalau mau benar-benar jadi maestro, belajarlah menghormati mitra politik, bukan malah jadi komedian politik yang menghibur tapi bikin sakit kepala rakyat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Trijanto mengingatkan bahwa pernyataan Wali Kota Syauqul Muhibbin tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa wakil kepala daerah adalah mitra sejajar, bukan bawahan.
“Wakil wali kota itu bukan pegawai kafe yang bisa disuruh bikin kopi kalau lagi mood. Mereka dipilih rakyat dalam satu paket politik dan memiliki legitimasi yang sama,” ujar Trijanto.
Trijanto juga menyoroti kritik yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Elim Tyu Samba terkait transparansi dan pelibatan dalam mutasi pejabat. Ia menilai kritik tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap publik. Namun, alih-alih dijadikan bahan evaluasi, kritik tersebut justru dicap sebagai panggung politik.
“Kalau setiap kritik dianggap panggung politik, lebih baik panggungnya ditutup saja. Pemerintahan bukan tempat main peran tunggal. Ini bukan sinetron, apalagi Srimulat di siang bolong,” sindirnya.
Trijanto menggambarkan suasana pemerintahan di Kota Blitar saat ini seperti sinetron berjudul ‘Majikan dan Pembantu’, di mana peran dan kewenangan wakil wali kota seolah dikecilkan.
“Kalau wali kota ngotot menjadikan wakilnya boneka tanpa suara, jangan heran kalau pemerintahan di Blitar terdengar seperti orkestra tanpa konduktor — ramai tapi tanpa arah,” tambah Trijanto.
Trijanto menegaskan bahwa inti dari demokrasi daerah adalah komunikasi dan kolaborasi. Hubungan antara wali kota dan wakilnya seharusnya dibangun di atas rasa hormat, karena keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat untuk mengemban amanah pemerintahan.
“Ini bukan soal ego pribadi, tetapi soal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Trijanto mengingatkan bahwa rakyat kini menyaksikan dinamika di Kota Blitar. “Sudah saatnya berhenti berakting dan mulai bekerja. Rakyat tidak butuh tontonan absurd, tetapi tindakan nyata,” ungkapnya.
Perlu diketahui, bahwa Syauqul Muhibbin dan Elim Tyu Samba ini berpasangan dalam Pilwali Kota Blitar 2024 kemarin. Pasangan ini kemudian memenangkan kontestasi Pilwali Kota Blitar dan menjadi orang nomor satu dan nomor 2 di Pemerintah Kota Blitar untuk 2025-2030 mendatang.
Belum genap setahun, pasangan yang memiliki jargon SAE (Baik dalam Bahasa Jawa) ataupun merujuk SAE dari akronim Santun, Amanah, Exellent justru retak diawal perjalanan.
Pasangan ini memiliki visi dan misi bersama. Dilansir dari laman Instagram KPU Kota Blitar @kpublitarkota pasangan SAE ini memiliki visi Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju kota masa depan. Kemudian misinya yakni mewujudkan Kota Blitar yang Pancasilais, religius, nasionalis, sehat, sejahtera, aman, dan bahagia.
“Mewujudkan pembangunan Kota Blitar yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang berbasis smart gavernance,” misi pasangan SAE nomor 3 yang diunggah dalam laman instagram KPU Kota Blitar.(Oby/Rid)
