Blitar, insanimedia.id — DPRD Kabupaten Blitar menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Jumat (27/2/2026) malam dengan agenda utama penyampaian Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2027. Dokumen tersebut menjadi pedoman strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah sekaligus bagian penting dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menyampaikan bahwa pokok pikiran yang dirumuskan berasal dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum komunikasi publik. Ia menekankan agar setiap usulan disusun secara cermat dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran ini harus benar-benar sesuai harapan masyarakat dan muaranya kembali pada kepentingan warga Kabupaten Blitar. Tidak boleh asal serampangan, harus detail dan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Supriyadi juga mengingatkan pentingnya sensitivitas anggota DPRD terhadap kondisi di masing-masing daerah pemilihan. Dengan demikian, program yang diajukan benar-benar mampu menjawab persoalan serta kebutuhan warga.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD disebutkan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting karena merupakan tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029. Tahapan ini dipandang strategis untuk memperkokoh dasar transformasi pembangunan guna mewujudkan visi “Blitar Kabupaten Agroindustri yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.”
DPRD menegaskan bahwa lima tahun awal pembangunan bukan sekadar agenda administratif, melainkan upaya terstruktur untuk memperkuat fondasi ekonomi dan sosial daerah. Sasaran yang ditetapkan mencakup peningkatan signifikan pendapatan per kapita, pengurangan angka kemiskinan hingga mendekati nol, serta tingkat pengangguran yang sangat rendah.
Sebagai wilayah yang memiliki karakter agroindustri, sektor pertanian dan industri pengolahan diarahkan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi melalui strategi hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Blitar.
Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus penting melalui perbaikan mutu pendidikan, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta optimalisasi layanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi turut menjadi prioritas kebijakan tahun 2027.
DPRD berharap POKIR 2027 dapat menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD dan APBD, sehingga arah pembangunan tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat transformasi Kabupaten Blitar di masa mendatang.
