Cabor Desak KONI Jatim Bekukan SK Plt Ketua KONI Kota Blitar
Blitar, insanimedia.id – Konflik internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar kini meluas hingga ke tingkat Jawa Timur. Forum Cabang Olahraga Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar meminta KONI Jawa Timur membekukan sementara Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kota Blitar yang menunjuk Elim Tyu Samba.
Forum tersebut menilai Elim yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Blitar belum mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di internal KONI Kota Blitar. Desakan itu muncul setelah aksi unjuk rasa yang dipimpin Elim di depan Kantor Pemerintah Kota Blitar pada 7 September 2026.
Aksi tersebut justru mendapat sorotan dari sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor). Mereka menilai langkah tersebut tidak tepat karena persoalan yang terjadi di internal KONI seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme organisasi.
Juru bicara Forum Cabang Olahraga Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar, Moh Trijanto, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada KONI Jawa Timur pada Rabu (9/9/2026). Surat tersebut berisi permintaan agar KONI Jatim membekukan sementara SK Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar.
“Forum Cabang Olahraga Penyelamat Marwah Olahraga Kota Blitar resmi bersurat kepada KONI Jawa Timur meminta dilakukan pembekuan sementara SK Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar,” katanya.
Menurut Trijanto, persoalan utama KONI Kota Blitar bukan sekadar belum cairnya dana hibah sebesar Rp2,8 miliar. Ia menilai Elim sejak awal menjabat Plt Ketua Umum KONI belum mampu membangun komunikasi yang efektif dengan Pemkot Blitar untuk mencari jalan keluar atas persoalan organisasi.
“Namun nyatanya tidak mampu mengurai kebuntuan yang terjadi di KONI. Sejak menjabat Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar juga tidak membuat perubahan krusial apa pun,” ujarnya.
Trijanto menjelaskan, KONI Jawa Timur sebelumnya memberikan tugas yang jelas kepada Elim sebagai Plt Ketua Umum KONI Kota Blitar. Selain menjalankan roda organisasi, Elim juga harus mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa (Musorkotlub) untuk memilih ketua definitif.
KONI Jatim memberikan rentang waktu pelaksanaan tugas tersebut mulai 1 September hingga 1 Oktober 2026. Karena itu, forum menilai Elim seharusnya memprioritaskan persiapan Musorkotlub, bukan memimpin aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah daerah.
“Harusnya Plt Ketua Umum sudah melakukan sosialisasi untuk persiapan digelarnya Musorkotlub. Namun hal itu tidak dilakukan, malah melakukan demo,” katanya.
Selain meminta pembekuan SK Plt, forum tersebut juga meminta KONI Jawa Timur memeriksa penggunaan nama serta atribut kelembagaan KONI dalam aksi demonstrasi pada 7 September 2026.
Mereka juga meminta KONI Jatim menelusuri surat pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada kepolisian. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan identitas organisasi tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan kelembagaan.
“Termasuk menelusuri surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Polres Blitar Kota, guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan identitas organisasi di luar maksud dan tujuannya,” tegas Trijanto.
Forum juga meminta KONI Jawa Timur mengambil alih pengawasan pembinaan atlet Kota Blitar untuk sementara waktu. Mereka khawatir konflik internal KONI mengganggu persiapan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.
Selain itu, forum meminta KONI Jatim memberikan penegasan secara tertulis mengenai batas kewenangan Plt, khususnya terkait penandatanganan pencairan dana hibah KONI. Mereka juga meminta proses Musorkotlub mendapatkan pengawalan agar berlangsung secara transparan dan terbebas dari intervensi pihak tertentu.
“Juga menegakkan sanksi disiplin organisasi secara proporsional, objektif, dan transparan demi mengembalikan marwah olahraga Kota Blitar,” pungkasnya.
