BLITAR, INSANIMEDIA.ID – Terpilihnya K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 pada Muktamar ke-35 di Jombang menandai babak baru perjalanan Nahdlatul Ulama.
Memimpin organisasi massa Islam terbesar dengan basis kultural mencapai 56,9 persen dari total populasi Indonesia—merujuk pada data survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI)—jelas membutuhkan strategi tata kelola yang luar biasa. Warga nahdliyin di akar rumput kini menaruh ekspektasi sekaligus pengawasan ketat terhadap arah kebijakan jam’iyyah ke depan.
Pembenahan Birokrasi dan Tata Kelola
Tantangan paling mendesak yang menanti kepengurusan baru adalah rasionalisasi birokrasi secara komprehensif. Lonjakan jumlah warga NU yang diestimasikan mencapai lebih dari 150 juta jiwa menuntut sistem manajemen modern hingga tingkatan paling bawah.
Dekan FAI UNU Blitar sekaligus Ketua Lembaga Perguruan Tinggi NU Blitar, Dr. Arif Muzayyin Shofwan, menilai perbaikan manajerial ini harus menyentuh seluruh lapisan struktur organisasi, termasuk sektor pendidikan tinggi.
“Bagi saya, pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki oleh kepengurusan baru sangat banyak. Masalah di PW, PC, hingga ranting yang harus sangat banyak. Sedangkan dalam konteks perguruan tinggi, pengurus baru harus belajar dari manajemen tata kelola Muhammadiyah,” tegas Dr. Arif.
Menjaga Marwah dari Intervensi Kekuasaan
Di luar persoalan administratif, isu independensi dan bayang-bayang politik praktis menjadi perhatian utama. Beredarnya desas-desus mengenai campur tangan kekuasaan menjelang perhelatan Muktamar memantik peringatan tegas agar marwah organisasi tetap terjaga dari praktik yang merusak integritas lembaga.
Merespons potensi penyimpangan dan isu politik uang selama proses transisi, Dr. Arif mendesak para pemangku kepentingan di tubuh NU untuk mengambil sikap tanpa kompromi.
“Ya, bagi saya kalau memang itu terbukti ada riswah, para sesepuh (masyayikh) harus tegas. Kalau tidak tegas, jam’iyyah NU ke depan akan hancur,“ ujarnya.
Penjaga Moralitas dan Sinergi Negara
Memasuki abad kedua perjalanannya, NU diharapkan tidak menghabiskan energinya dalam tarikan politik praktis, melainkan fokus pada pembenahan internal dan penguatan peradaban bangsa. Tuntutan agar jam’iyyah kembali pada fungsi utamanya sebagai benteng moralitas menjadi aspirasi kolektif warga nahdliyin.
“Harapan ke depan, mudah-mudahan NU ke depan tambah lebih baik. Benar-benar menjadi penjaga moralitas bangsa dan negara,” tutur Dr. Arif merangkum harapan jamaah.
Kuatnya fondasi kelembagaan NU juga berbanding lurus dengan stabilitas keagamaan dan sosial di tingkat nasional. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag RI) menaruh harapan agar kepengurusan anyar PBNU dapat memperluas peran strategisnya di kancah internasional.
“Indonesia menjadi negara yang paling stabil dan memungkinkan untuk mengayomi peradaban keilmuan Islam. Itulah salah satu harapan pemerintah, PBNU akan mengenalkan kemajuan pendidikan Islam Indonesia kepada dunia,” sebut rilis resmi Kemenag RI.
