Blitar, insanimedia.id – Kader Partai Gerindra Kabupaten Blitar menginginkan kader yang ada di kursi DPRD Kabupaten Blitar dipecat. Hal ini disampaikan saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (25/08/2025) siang.
Jaka Prasetya seorang kader Partai Gerindra yang pernah menjalani diklat di Hambalang oleh Partai Gerindra mengungkapkan kekecewaannya. Kekecewaan ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap upaya anggota DPRD dari Partai Gerindra dianggap menghalangi rapat paripurna pembahasan perubahan anggaran keuangan(PAK) 2025.
Dampaknya, serapan anggaran di Kabupaten Blitar berjalan seperti siput. Dari total APBD baik PAD dan dana perimbangan dari pusat mencapai Rp2 triliun tidak berjalan.
Hingga Juli serapan anggaran di Kabupaten Blitar baru mencapai 45 persen atau Rp402 miliar lebih. Jumlah ini dikhawatirkan akan bertambah apabila DPRD tidak segera mengesahkan perubahan anggaran keuangan(PAK).
Dampaknya, uang negara yang akan seyogianya digunakan untuk pembangunan justru mandek. Uang yang tidak terserap akan menjadi Silpa dan dikembalikan ke pusat.
“Yang saya tahu, anggota DPRD dari Gerindra, Golkar, dan PKB yang menghalanginya,” ungkapnya.
Selain itu, Ia juga menyinggung perihal kompromi politik yang dilakukan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan lawan politiknya tidak dilakukan oleh para kadernya. Presiden Prabowo memberikan amnesti dan abolisi pada lawan politiknya agar roda pemerintah dapat berjalan.
Sementara itu, Ia menilai para kadernya di DPRD Kabupaten Blitar yang sebelumnya menjadi lawan politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rijanto dan Beky Herdihansah mengalangi pembangunan di Kabupaten Blitar.
“Saya kader Partai Gerindra saya kecewa dengan sikap para kader Partai Gerindra yang di DPRD,” ungkapnya.
Ia menilai, anggota DPRD bukan untuk mencari proyek dari uang rakyat. “Mereka tidak menyetujui anggaran perubahan karena tidak sepakat soal pembahasan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir),” tegasnya.
Aksi para kader Partai Gerindra ini dinilai menghambat proses pembangunan di Kabupaten Blitar. Jaka menyebut bahwa hasil temuan dari KPK bahwa semua pokok-pokok pikiran digunakan untuk saluran irigasi.
Jaka yang juga menjadi Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menyatakan, saat ini yang dibutuhkan oleh rakyat adalah pembangunan infrastruktur. “Apa kita pernah demo soal irigasi, kita demo karena jalan yang rusak,” tegasnya.
Dalam aksi demo ini, perwakilan Fraksi PDIP-Nasdem, PKB dan Golkar juga menemui para demonstran yang berjumlah puluhan ini. Marhaenis Urip Widodo Perwakilan PKB menyatakan kesiapannya untuk menyetujui anggaran perubahan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 29 Agustus mendatang.
Begitu juga perwakilan dari Partai Golkar Hari Margono juga menyepakati untuk mengesahkan perubahan anggaran keuangan(PAK) ini.
Tidak ada perwakilan dari Fraksi Gerindra yang menemui para demonstran ini. Sikap inilah yang dinilai mengecewakan para demonstran.
Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, insanimedia.id mencoba menghubungi Ratna Dewi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Gerindra. Namun tidak ada balasan dari Ratna Dewi yang juga kader Partai Gerindra.(Oby/Rid)
