insanimedia.id – Sikap dan pernyataan Arief Rosyid yang mempertontonkan loyalitas tanpa syarat terhadap kekuasaan hari ini tidak lagi bisa dibaca sebagai sekadar pilihan politik personal. Ia telah menjelma menjadi simbol dari penyakit akut demokrasi Indonesia: loyalitas busuk yang mengorbankan akal sehat, etika publik, dan nalar kritis demi kedekatan dengan pusat kuasa.
Lebih problematis lagi, sikap ini datang dari sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB HMI, organisasi mahasiswa yang selama puluhan tahun mengklaim diri sebagai benteng intelektual dan moral bangsa.
Dalam konteks inilah, doktrin Bahlil Lahadalia yang terkenal—“salah pun dibela”—menemukan bentuk paling telanjangnya. Kalimat itu bukan sekadar celetukan politisi, melainkan pengakuan ideologis bahwa kebenaran bisa dikesampingkan demi loyalitas. Ketika logika ini dipraktikkan oleh Arief Rosyid, seorang mantan pimpinan organisasi kader, maka yang sedang kita saksikan bukan hanya kesalahan sikap, tetapi penghancuran tradisi berpikir kritis yang seharusnya ia rawat.
HMI tidak lahir untuk menjadi gudang legitimasi kekuasaan. Ia tidak didirikan untuk dipakai sebagai kartu nama politik setiap kali ingin mendekat ke lingkar elite. Namun yang kerap terlihat justru sebaliknya: nama besar HMI terus-menerus dijual, dipamerkan, dan dijadikan tameng moral untuk membenarkan sikap politik yang sejatinya miskin etika dan nalar. Arief Rosyid seolah menjadikan label “mantan Ketua Umum PB HMI” sebagai alat tawar, bukan sebagai tanggung jawab historis.
Menjual nama HMI sambil mempraktikkan doktrin “salah pun dibela” adalah kontradiksi yang memalukan. HMI dibangun di atas tradisi dialektika, kritik, dan keberanian moral. Nilai-nilai itu diajarkan dalam forum kaderisasi, di mimbar-mimbar diskusi, dan dalam sejarah panjang perlawanan terhadap kekuasaan yang menyimpang. Ketika seorang mantan ketua umumnya justru memamerkan loyalitas membabi buta, maka publik berhak bertanya: apakah HMI hanya dipakai sebagai batu loncatan karier, lalu ditinggalkan bersama seluruh prinsipnya?
Doktrin “salah pun dibela” sejatinya adalah bentuk pemusnahan akal sehat secara sadar. Ia menempatkan figur di atas kebenaran, patron di atas etika, dan akses kekuasaan di atas kepentingan publik. Dalam logika ini, kritik dianggap pengkhianatan, nalar kritis disebut ancaman, dan sikap berbeda dicap tidak loyal. Ketika Arief Rosyid berdiri di barisan ini, ia tidak sedang menunjukkan kecerdasan politik, melainkan kepengecutan intelektual yang dibungkus jargon kesetiaan.
Lebih ironis, sikap tersebut kerap dipresentasikan seolah mewakili tradisi HMI. Ini adalah bentuk manipulasi simbolik yang berbahaya. Nama HMI, dengan seluruh sejarah dan pengorbanannya, direduksi menjadi sekadar stempel legitimasi bagi praktik politik oportunistik. Padahal, tidak ada satu pun nilai dasar HMI yang membenarkan pembelaan terhadap kesalahan secara sadar. Yang ada justru sebaliknya: keberanian untuk mengoreksi, bahkan terhadap kekuasaan yang paling dekat sekalipun.
Sejarah politik Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa kehancuran selalu diawali oleh loyalitas palsu. Orde Baru runtuh bukan karena kurang pembela, melainkan karena terlalu banyak pembela yang menutup mata terhadap kesalahan. Reformasi 1998 lahir dari keberanian mahasiswa—termasuk kader HMI—untuk menolak logika “asal loyal”. Tragisnya, hari ini kita menyaksikan seorang mantan Ketua Umum PB HMI justru mempraktikkan logika yang dulu dilawan oleh generasi pendahulunya.
Sikap Arief Rosyid juga memberi contoh buruk bagi generasi muda. Ketika mantan pimpinan organisasi mahasiswa ternama lebih sibuk menjual identitas organisasi ketimbang mempertahankan nilai-nilainya, pesan yang sampai sangat jelas: integritas bisa ditukar dengan kedekatan kekuasaan. Ini adalah pesan beracun yang merusak ekosistem politik dan mematikan harapan akan regenerasi kepemimpinan yang bermutu.
Loyalitas busuk semacam ini menciptakan lingkaran setan dalam kekuasaan. Elite merasa kebal kritik karena selalu ada pembela yang siap memutarbalikkan logika. Kesalahan dinormalisasi, kebijakan buruk dipertahankan, dan rakyat dipaksa menanggung dampaknya. Dalam situasi seperti ini, menjual nama HMI bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencederai marwah organisasi secara kolektif.
Arief Rosyid perlu diingatkan bahwa nama besar HMI bukan milik pribadi. Ia adalah hasil perjuangan panjang ribuan kader lintas generasi. Menggunakannya untuk membenarkan loyalitas buta adalah bentuk perampasan simbolik yang tidak bisa ditoleransi. Politik membutuhkan keberanian moral untuk berkata “salah”, bukan keberanian untuk terus membela yang keliru.
Pada akhirnya, publik berhak mengajukan pertanyaan mendasar: untuk apa pernah memimpin organisasi kader intelektual jika pada akhirnya memilih membuang akal sehat dan menjual simbolnya? Apakah Arief Rosyid berdiri bersama nilai-nilai yang pernah ia ucapkan dalam forum kaderisasi, atau justru tenggelam dalam kubangan loyalitas busuk yang mencederai etika politik dan menghina sejarah organisasinya sendiri?
Sejarah selalu mencatat dengan dingin. Mereka yang menjual prinsip demi kedekatan kuasa mungkin bersinar sesaat, tetapi akan dikenang sebagai contoh bagaimana akal sehat, etika, dan nama besar organisasi dikorbankan di altar loyalitas palsu.
