Jakarta, insanimedia.id – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Teknologi dan Media Informasi (Bakornas LTMI) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2025–2027 resmi dilantik dalam rangkaian acara yang berlangsung khidmat di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (13/12/2025.
Pelantikan ini menandai dimulainya masa khidmat kepengurusan baru yang berjumlah 48 orang dan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.
Kepengurusan Bakornas LTMI PB HMI dihimpun dari kader-kader HMI yang berlatar belakang jurusan teknik serta kader yang memiliki minat dan konsentrasi di bidang teknologi, sebagai upaya memperkuat peran strategis mahasiswa dalam merespons tantangan transformasi digital nasional.
Acara tersebut dihadiri oleh para tamu undangan, kader HMI dari berbagai daerah di Indonesia, serta sejumlah unsur pemerintahan dan profesional. Kehadiran berbagai pihak tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap Bakornas LTMI PB HMI sebagai salah satu elemen mahasiswa yang dinilai memiliki posisi penting dalam mendorong sekaligus mengawal agenda transformasi digital di Indonesia.
Dalam sambutannya, Direktur Bakornas LTMI PB HMI, Fatih Seida, menegaskan bahwa dunia saat ini berada dalam dua kondisi besar yang memicu ketidakpastian global, yakni dinamika geopolitik internasional dan percepatan teknologi. Menurutnya, perubahan tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif dan berdaya saing.
“Di tengah ketidakpastian global akibat geopolitik internasional dan percepatan teknologi, kader HMI khususnya yang berlatar belakang teknologi harus menjadi garda atau pilar dalam membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan panggilan peran kader HMI sebagai kader umat dan kader bangsa dalam menyongsong masa depan Indonesia.
Sejalan dengan itu, Amelia Anggraini, Anggota Komisi I DPR RI, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan agenda nasional yang tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknologi. Ia menjelaskan bahwa kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari perlindungan data dan keamanan informasi, penyiaran digital dan media sosial, ekonomi digital dan perpajakan, hingga inklusi digital serta pembangunan infrastruktur.
“Seluruh aspek tersebut saling terhubung dan berdampak langsung terhadap kedaulatan negara, kualitas demokrasi, serta keadilan sosial,” ungkap Amelia.
Ia menambahkan bahwa melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, Komisi I DPR RI berperan memastikan transformasi digital berjalan aman, adil, dan berpihak pada kepentingan nasional. Namun, peran tersebut perlu dilengkapi dengan pengawalan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa.
Menurut Amelia, mahasiswa tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pengguna teknologi, melainkan sebagai aktor kunci dalam ekosistem digital nasional. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai policy watcher dan policy translator, co-creator inovasi dan kebijakan, serta penjaga etika dan keadilan sosial di era digital. Oleh karena itu, literasi teknologi harus dibarengi dengan literasi kebijakan dan etika.
Ia juga mendorong terwujudnya kolaborasi konkret antara parlemen dan organisasi mahasiswa, seperti forum konsultasi kebijakan digital secara berkala, program Digital Policy Fellowship, serta kolaborasi riset dan data sharing. Kerjasama ini agar gagasan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi mampu masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
Melalui pelantikan ini, Bakornas LTMI PB HMI periode 2025–2027 diharapkan mampu memperkuat ekosistem kader yang adaptif dan inovatif, serta menghadirkan kontribusi nyata melalui program-program teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.
