Kebumen, insanimedia.id – Aliansi Masyarakat Lawan Korupsi Kebumen (AMALK) memastikan pembangunan Posko Perjuangan di kawasan Alun-Alun Kebumen akan dimulai pekan depan. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi masyarakat menjelang aksi dukungan terhadap Kejaksaan Negeri Kebumen dalam penanganan dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Kebumen Jaya (AUKJ).
Selain mempersiapkan aksi dukungan, AMALK juga mendesak Kejaksaan Negeri Kebumen untuk memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen guna memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus yang saat ini menjadi perhatian masyarakat.
Koordinator Aksi AMALK, Sukirman, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai persiapan agar pembangunan posko dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, posko tersebut tidak hanya menjadi tempat koordinasi, tetapi juga sarana menghimpun dukungan masyarakat yang menginginkan pengusutan kasus dugaan korupsi AUKJ dilakukan secara terbuka dan menyeluruh.
“Pekan depan Posko Perjuangan mulai kami bangun di Alun-Alun Kebumen. Saat ini kami masih mematangkan persiapan dan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Kebumen,” kata Sukirman, Sabtu (20/6).
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Posko Perjuangan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal proses hukum yang sedang berlangsung sekaligus memberikan dukungan moral kepada Kejaksaan Negeri Kebumen agar tetap konsisten menyelesaikan perkara tersebut.
Sukirman menegaskan bahwa rencana aksi yang akan dilakukan bukan bertujuan memengaruhi jalannya proses hukum. Sebaliknya, kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat mendukung langkah Kejaksaan dalam mengusut kasus ini. Harapannya, proses penyidikan dapat segera menghasilkan kepastian hukum sehingga publik mengetahui perkembangan penanganannya secara jelas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta penyidik untuk memeriksa seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan BUMD AUKJ dan tidak terbatas pada nama-nama yang telah muncul dalam proses penyidikan, termasuk Sekda Kebumen.
“Kami meminta Kejaksaan memeriksa Sekda Kebumen untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam kasus ini. Semua pihak yang memiliki kaitan dengan perkara ini perlu dimintai keterangan agar penanganan kasus menjadi terang dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Menurut Sukirman, aparat penegak hukum harus menjalankan proses penyidikan secara menyeluruh. Apabila ditemukan keterlibatan pihak tertentu, maka proses hukum harus diterapkan tanpa membedakan jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” katanya.
AMALK berharap Posko Perjuangan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk turut mengawal proses penegakan hukum serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Kebumen.
